Geram.!! Ketua F Wamipro Dengan Adanya Pengusiran Wartawan “Tindakan Ini Mencoreng Semangat Keterbukaan Informasi
Probolinggo, Radarpatroli
Kamis (31/10/24) Tindakan pengusiran terhadap seorang wartawan yang tengah bertugas meliput di DPRD Kota Probolinggo menuai reaksi keras. Salah satu staf Sekretariat Dewan (Sekwan) dinilai telah bertindak tak semestinya, mengusir seorang jurnalis yang menjalankan tugasnya. Kejadian ini langsung mengundang protes dari para wartawan yang hadir, yang merasa sikap tersebut telah mencederai kebebasan pers serta menodai nama baik profesi jurnalistik.
Ada salah satu rekan kita (wartawan) yang diusir saat melakukan peliputan,” ujar seorang jurnalis yang menjadi saksi atas peristiwa itu. Pernyataan ini menggambarkan kekecewaan mendalam di kalangan awak media yang merasa hak mereka dalam menjalankan profesi diabaikan, bahkan tak dihargai.
M. Suhri, Ketua Forum Wartawan Mingguan Probolinggo (F Wamipro), segera merespons insiden ini dengan nada tegas. Ia mengutuk tindakan pengusiran tersebut dan menyatakan bahwa wartawan memegang peran vital dalam menjaga transparansi serta menyampaikan informasi yang dapat dipercaya kepada publik.
Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Wartawan yang sedang bertugas seharusnya diberikan ruang untuk menjalankan tugasnya tanpa ada hambatan,” ujar Suhri. “Tindakan pengusiran ini mencederai semangat keterbukaan informasi dan merusak hubungan baik antara media dan institusi pemerintahan,” lanjutnya dengan tegas.
Lebih lanjut, M. Suhri menegaskan bahwa media memiliki kedudukan sebagai pilar demokrasi yang sepatutnya dihormati oleh seluruh pihak, termasuk pemerintahan. F Wamipro berkomitmen untuk terus mengawal kebebasan pers dan mendukung jurnalis dalam menjalankan tugas mereka tanpa tekanan.
Kami berharap pihak terkait segera mengambil langkah tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Wartawan bekerja bukan hanya untuk media, tapi juga untuk masyarakat yang membutuhkan informasi yang benar dan transparan,” tambah Suhri, menggarisbawahi urgensi tindakan korektif dari pihak terkait.
Selain mengkritik, Suhri juga mengajak pemerintah daerah dan institusi terkait untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan para jurnalis. “Media adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi. Kami berharap semua pihak bisa lebih kooperatif dan memahami pentingnya kebebasan pers demi terciptanya pemerintahan yang transparan,” ujar Suhri, menutup pernyataannya dengan nada harap.
Insiden ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk menghargai tugas dan peran jurnalis sebagai penyampai informasi bagi publik. Kebebasan pers adalah fondasi demokrasi yang perlu dijaga, bukan hanya demi wartawan, tetapi demi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tak terbatas.
Dengan ketegasan M. Suhri dan dukungan dari rekan-rekan wartawan, kejadian ini menyiratkan pesan yang kuat bahwa penghormatan terhadap profesi jurnalistik adalah bentuk penghargaan terhadap transparansi dan kepercayaan publik.
(Red)
