Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD 2025
Probolinggo, Radarpatroli
Pada hari Kamis, 31 Oktober 2024, DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna yang sangat penting dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Muhammad Zubaidi, ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, serta sejumlah pejabat dari pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah, Heri Sulistyanto, juga hadir bersama perwakilan Forkopimda dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo. Suasana rapat dipenuhi dengan semangat diskusi yang konstruktif, dengan masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terkait rencana anggaran yang diusulkan.
Fraksi Partai Golkar membuka pembicaraan dengan memberikan apresiasi terhadap inovasi yang telah dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka mencatat proyeksi kenaikan PAD sebesar Rp 86.270.228.729 untuk tahun 2025. Meski demikian, Fraksi Golkar juga menanyakan inovasi apa yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut. Ini menunjukkan keinginan mereka agar Pemkab Probolinggo tidak hanya mengandalkan laporan positif, tetapi juga menyiapkan strategi nyata untuk mencapai target ambisius ini.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyoroti bahwa retribusi merupakan sumber PAD terbesar saat ini. Mereka menekankan perlunya variasi dalam penerimaan retribusi, bukan hanya dari pasar milik Pemkab, tetapi juga dari sektor pariwisata. Mereka meminta penjelasan tentang bagaimana Bupati akan memaksimalkan potensi pariwisata yang selama ini stagnan, agar kontribusinya terhadap PAD dapat lebih signifikan.
Partai Gerindra mengungkapkan keprihatinan serius mengenai kondisi infrastruktur jalan yang belum membaik sejak tahun 2017. Mereka menyoroti ruas jalan di beberapa desa yang belum mendapatkan perbaikan. Fraksi ini meminta penjelasan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di tahun-tahun sebelumnya, serta solusi apa yang akan diambil oleh pemerintah dalam APBD 2025.
Fraksi Partai NasDem membawa isu pengentasan kemiskinan ke dalam diskusi. Mereka menanyakan mengenai efektivitas pendataan masyarakat miskin yang telah dilakukan, dan apakah sudah ditinjau ulang. Pertanyaan ini menunjukkan keprihatinan mereka terhadap distribusi bantuan sosial yang masih melibatkan masyarakat menengah ke atas. Fraksi NasDem menginginkan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini.
Fraksi PPP mempertanyakan pendapatan transfer antar daerah yang tercatat lebih dari Rp 94 miliar. Mereka ingin mengetahui lebih lanjut mengenai jenis pendapatan tersebut dan sumbernya. Ini menunjukkan sikap kritis mereka terhadap transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Terakhir, Fraksi PDI-Perjuangan menekankan pentingnya APBD sebagai kerangka kebijakan publik yang mencerminkan hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Mereka meminta penjelasan mengenai pencapaian target pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2025, mengingat banyak infrastruktur yang masih memerlukan perbaikan.
Rapat paripurna ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses pembahasan Raperda APBD 2025. Diskusi yang hangat menunjukkan komitmen DPRD dan pemerintah daerah untuk bekerja sama demi kemajuan Kabupaten Probolinggo. Semoga dengan berbagai masukan dari fraksi-fraksi, anggaran yang disusun dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Mari kita tunggu langkah selanjutnya dalam pengembangan dan perbaikan daerah ini.
Reporter : Sayful
Narasumber : Kominfo Kab.
