Pemkot Probolinggo Dan BPS Siapkan Peluncuran Program “Bromo Cantik” Lewat Rapat Koordinasi
Probolinggo, Radarpatroli
Pemerintah Kota Probolinggo bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar rapat koordinasi persiapan Program “Bromo Cantik” di Ruang Rapat Diskominfo, Kamis (17/7). Dipimpin Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, pertemuan ini menghadirkan para asisten, perwakilan Diskominfo, DKUP, Disperinaker, Dispopar, serta seluruh camat se-Kota Probolinggo.
“Bromo Cantik” akronim dari Bangun Responsif dan Kembangkan Inovasi dengan Kelurahan Cinta Statistik merupakan evolusi dari program Kelurahan Cantik sebelumnya. Kali ini pendekatannya difokuskan pada pengintegrasian dan validasi data sektoral yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Empat tema utama yang disasar adalah data kemiskinan, data harga, data pariwisata, dan data pengangguran.
Pendekatan “bottom-up” diterapkan dengan melibatkan agen–agen statistik lapangan, seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan perangkat kelurahan. Data yang terkumpul kemudian akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPS sebelum diharmonisasikan dalam satu dashboard terpadu.
Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, menegaskan pentingnya akurasi data dasar sebagai fondasi kebijakan.
“Bromo Cantik bukan hanya soal nama atau branding. Ini perjalanan daerah menjalankan Asta Cita membangun dari kelurahan. Kita harus benar-benar tahu kondisi masyarakat: apakah petani sudah layak, nelayan sudah layak, dan kebutuhan lain, semua berawal dari data,” ujarnya.
Madihah, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, menjelaskan bahwa data hasil pendataan akan diintegrasikan ke dalam dashboard kota.
“Dashboard perangkat daerah berisi data strategis untuk pimpinan. “Bromo Cantik” menguatkan data itu, karena berbasis kondisi riil masyarakat dan sudah terverifikasi BPS,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna Sri Wahyuni, memaparkan bahwa pendataan awal akan difokuskan pada rumah tangga miskin ekstrem (desil 1 dan desil 2).
“Data dasar sebenarnya sudah ada, misalnya di DTSEN. Sekarang kita update dan lakukan verifikasi validasi supaya kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran,” terang Mouna.
Dengan fondasi data yang kuat di tingkat kelurahan, Pemkot Probolinggo berharap kebijakan kelak mampu menurunkan angka kemiskinan, menjaga stabilitas harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mereduksi pengangguran sesuai semangat Asta Cita ke-6, yaitu “Pembangunan Dimulai dari Desa dan Kelurahan”.
Reporter : Sayful
Narasumber : Kominfo Kota
