Pemkab Probolinggo Matangkan Strategi Tepat Sasaran Untuk Tuntaskan Kemiskinan Dan Tekan Kemiskinan Ekstrem 2025
Probolinggo, Radarpatroli
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus menegaskan komitmennya dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Pada Rabu (27/8/2025), dilaksanakan pemaparan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2025 di ruang rapat Wakil Bupati Probolinggo, Kantor Bupati Probolinggo.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang sebelumnya dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi AHZ. Hadir dalam forum tersebut berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu program pengentasan kemiskinan, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Probolinggo, Hari Kriswanto.
Wabup Ra Fahmi AHZ menegaskan rapat ini penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program sepanjang 2025 sekaligus menyusun langkah baru untuk tahun 2026. “Strategi pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada intervensi yang berdampak langsung pada keluarga miskin, baik dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, maupun menghapus kantong-kantong kemiskinan,” ujarnya.
Dari hasil pemaparan OPD, muncul sejumlah catatan penting. Dinas Kesehatan menekankan perlunya kajian mendalam terkait penyakit yang umum terjadi pada masyarakat miskin agar intervensi kesehatan lebih tepat sasaran. Fokus penerima manfaat juga diarahkan kepada keluarga dalam daftar BNBA miskin, terutama sejak masa calon pengantin hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Dinas PUPR didorong menggunakan profil kemiskinan per wilayah sebagai dasar intervensi infrastruktur, baik sumber daya air maupun perbaikan jalan. Di sektor jasa konstruksi, keluarga miskin tidak hanya diarahkan menjadi penerima bantuan sosial, tetapi juga diberikan pelatihan dan sertifikasi keterampilan agar mandiri secara ekonomi.
Dinas Sosial mencatat tantangan pada ketepatan sasaran bantuan, keterbatasan anggaran, dan perlunya catatan historis penerima manfaat untuk memastikan efektivitas program. Bantuan sosial diharapkan menjangkau ibu hamil hingga usia produktif sebagai pendekatan siklus hidup.
Sektor perikanan menekankan peningkatan produksi budidaya, tangkap, dan olahan, meski masih menghadapi kendala administratif dalam penyaluran bantuan. Data nelayan miskin sudah tersedia sebagai dasar pelatihan dan penyaluran bantuan agar kelompok nelayan bisa mandiri.
Di bidang pertanian, OPD terkait diminta memetakan kegiatan yang mampu langsung mengintervensi kemiskinan. Kelompok tani diharapkan memberi porsi keanggotaan bagi keluarga miskin agar manfaat lebih merata.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja menghadapi tantangan menyelaraskan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan pelatihan kerja. Meski data TPT dan gini rasio rendah, angka kemiskinan tetap tinggi. Hal ini menunjukkan adanya faktor struktural yang perlu dikaji lebih mendalam untuk menghasilkan kebijakan tepat sasaran.
Wabup Fahmi menekankan pentingnya sinkronisasi dan pemutakhiran data sebagai kunci dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan. “Tanpa data yang akurat, intervensi kebijakan bisa salah sasaran dan hanya membuang anggaran. Saya mendorong semua OPD lebih aktif dalam membangun basis data yang solutif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Forum ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Probolinggo dalam memperkuat strategi pengentasan kemiskinan, dengan harapan mampu menciptakan kemandirian keluarga miskin. Kegiatan serupa dijadwalkan kembali berlangsung pada Jumat (29/8/2025) untuk menajamkan langkah-langkah konkret ke depan.
Reporter : Sayful
Narasumber : Kominfo Kab.
