Gubernur LIRA Jatim H. Samsudin, Demo Hak Rakyat, Tapi Anarki Bukan Solusi

Probolinggo, Radarpatroli 

Gelombang demonstrasi yang belakangan ini terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur menuai perhatian serius dari Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur, H. Samsudin, SH. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas aksi unjuk rasa yang seharusnya menjadi wadah penyampaian aspirasi rakyat, namun justru berujung pada kericuhan, perusakan fasilitas umum, hingga pembakaran gedung-gedung pemerintahan bahkan penjarahan.

Menurut Samsudin, kebebasan berpendapat adalah hak rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki aturan dan koridor hukum yang wajib ditaati. “Demo adalah hak rakyat, tapi anarki bukan solusi. Mari suarakan pendapat dengan damai, bukan dengan merusak,” tegasnya.

Ia menilai, gejolak yang terjadi tidak terlepas dari kurang responsifnya sebagian pejabat pemerintah, baik dari eksekutif maupun legislatif, dalam menanggapi keresahan masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya komunikasi publik yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakpuasan hingga meledak dalam bentuk aksi anarkis. Untuk itu, Samsudin mendorong seluruh elemen pemerintah agar lebih cepat, tanggap, dan terbuka terhadap aspirasi rakyat.

“TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai prosedur hukum, bukan dengan kekerasan berlebihan, tetapi dengan langkah-langkah persuasif hingga penegakan hukum yang jelas. Jangan sampai ruang demokrasi ini berubah menjadi panggung kerusuhan,” tambahnya.

Gubernur LIRA Jatim tersebut juga mengingatkan bahwa aksi-aksi anarkis hanya akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sendiri. Fasilitas umum yang rusak, gedung pemerintah yang terbakar, hingga penjarahan yang merugikan dunia usaha akan memperlambat pembangunan daerah. Padahal, tujuan utama demonstrasi adalah mencari solusi demi kesejahteraan rakyat, bukan menciptakan masalah baru.

Dalam kesempatan itu, H. Samsudin mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk tetap menjaga kondusifitas wilayah. Ia menegaskan bahwa rakyat harus mendukung program pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, dalam upaya pemberantasan korupsi serta mengurangi praktik koruptif yang merugikan bangsa.

“Saya berharap masyarakat Jawa Timur tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan terus mengawal program pemerintah dalam rangka menciptakan kesejahteraan. Mari kita dukung penuh langkah Presiden untuk memerangi korupsi. Demokrasi bukan berarti bebas berbuat apa saja, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.

Dengan demikian, Samsudin menegaskan kembali bahwa demonstrasi adalah hak rakyat yang mulia, namun penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan dengan damai, tertib, dan bermartabat. Karena pada akhirnya, keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat hanya bisa tercapai apabila stabilitas keamanan tetap terjaga.

Penulis : Sayful

    Editor : Yuris