Kecamatan Sumberasih Gelar Diskusi Panel Pengelolaan Aset Desa Dan Pendapatan Asli Daerah Bersama DPRD Kabupaten Probolinggo Komisi 3

Probolinggo, Radarpatroli 

Pada Hari Selasa (16/09/2025) Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo menggelar diskusi panel bertajuk Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menghadirkan jajaran pejabat kecamatan, kepala desa, hingga anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Komisi 3. Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini dihadiri oleh Camat Sumberasih, Agus Setijono, S.Sos, PLT Sekcam Arief Afianto Hurin, S.Sos, MM, serta jajaran anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, antara lain Wakil Ketua DPRD H. Zubaidi, H. Wahid Nurrohman (Fraksi Golkar), Alfiana (Fraksi Gerindra), Lilik Kusiani (Fraksi Gerindra), M. Dimyati (Fraksi Nasdem), Habib Amin Haddar (Fraksi PPP), dan Ahmad Musaqqi Qostorani (Fraksi PDI Perjuangan). Turut hadir seluruh kepala desa se-Kecamatan Sumberasih.

Dalam paparannya, H. Wahid Nurrohman dari Fraksi Golkar menekankan pentingnya langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurutnya, Kabupaten Probolinggo saat ini masih tertinggal dibandingkan daerah tetangga seperti Pasuruan, terutama karena minimnya jumlah perusahaan besar yang mampu menopang penerimaan daerah. Ia mencontohkan bahwa meskipun Pasuruan tidak memiliki lahan tembakau, daerah tersebut mampu meraih dana bagi hasil cukai hingga setengah triliun rupiah berkat keberadaan pabrik-pabrik besar.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah daerah bersama bupati dan wakil bupati telah mempersiapkan kawasan industri baru, antara lain di wilayah Tongas, Gending, hingga Paiton, dengan luas mencapai ribuan hektar. Kehadiran kawasan industri ini diharapkan mampu menarik investor, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan PAD. “Jika PAD meningkat, kesejahteraan perangkat desa pun bisa lebih baik, bahkan bisa kita perjuangkan hingga setara UMR,” tegasnya.

Camat Sumberasih, Agus Setijono, S.Sos, turut menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, kunci keberhasilan menarik investor adalah kondisi sosial yang aman dan stabil, serta kemudahan dalam proses perizinan. “Kalau suasana masyarakat kondusif dan birokrasi perizinan tidak rumit, saya yakin banyak investor yang mau menanamkan modalnya di Probolinggo,” ujarnya.

Agus juga menegaskan bahwa pemerintah kecamatan siap mendukung penuh kebijakan bupati dan wakil bupati yang terus berupaya menjaring investor dari berbagai daerah. Dengan iklim yang sehat, ia optimis pertumbuhan ekonomi lokal akan semakin kuat tanpa mengurangi hak-hak yang sudah menjadi jatah desa.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, H. Zubaidi, menyoroti adanya berbagai program nasional yang harus disiapkan hingga ke tingkat desa. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Program ini diproyeksikan melibatkan ribuan tenaga kerja baru dan membutuhkan dukungan pasokan pangan dari masyarakat desa, mulai dari telur, beras, hingga ikan.

Menurut Zubaidi, Kecamatan Sumberasih harus memetakan potensi lokal secara detail agar bisa memenuhi kebutuhan program tersebut. Hal ini sekaligus akan membuka peluang lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi desa. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan berbagai dinas terkait dalam menyiapkan koperasi desa merah putih sebagai wadah ekonomi baru di tingkat desa.

Anggota DPRD Komisi 3, Bang Amin Haddar, mengangkat isu krusial terkait keterbatasan pembangunan infrastruktur desa. Ia mencontohkan, di beberapa desa jalan desa bisa mencapai puluhan kilometer, namun pembangunan hanya bisa dilakukan sekitar 1 kilometer per tahun jika mengandalkan dana desa. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya dukungan program pemerintah daerah melalui dinas terkait, agar pembangunan infrastruktur desa dapat lebih cepat terealisasi.

Selain itu, Bang Amin juga menyoroti peluang besar dari koperasi desa. Jika koperasi mampu mengelola distribusi kebutuhan dapur bergizi maupun simpan pinjam dengan baik, maka akan muncul manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan perlunya pengawasan yang ketat agar praktik penyalahgunaan dana tidak terjadi, seperti pengalaman masa lalu dengan program pinjaman desa yang sering bermasalah dalam pengembalian.

Diskusi panel semakin hidup dengan adanya sesi tanya jawab. Salah satu pertanyaan datang dari Bendahara Desa Lemah Kembar, Salam, yang menyoroti rumitnya proses sertifikasi aset desa. Menurutnya, biaya yang dibebankan kepada dana desa sangat memberatkan, sehingga ia berharap ke depan ada program nasional seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang bisa meringankan beban desa.

Selain itu, Salam juga mempertanyakan nasib kios-kios penjual pupuk dan LPG jika nantinya distribusi kebutuhan pokok tersebut beralih ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia berharap agar kebijakan tersebut tidak mematikan usaha kecil yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, H. Zubaidi menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait aset desa dan distribusi kebutuhan pokok akan ditindaklanjuti ke pihak terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia juga memastikan bahwa keberadaan koperasi desa tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha kecil, melainkan sebagai mitra dalam memperkuat ekonomi masyarakat.

“KDMP harus berjalan seiring dengan usaha-usaha yang sudah ada. Posisinya bukan untuk menyingkirkan, tapi melengkapi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, data dan administrasi desa harus diperbaiki agar kebijakan ini tepat sasaran,” tegas Zubaidi.

Diskusi panel yang berlangsung hampir sehari penuh ini tidak hanya menjadi ajang tukar gagasan, tetapi juga memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Harapannya, pengelolaan aset desa dapat lebih tertata, PAD Kabupaten Probolinggo meningkat, dan program-program nasional dapat berjalan dengan lancar hingga tingkat desa.

Dengan komitmen bersama, Kecamatan Sumberasih diharapkan bisa menjadi contoh wilayah yang mampu mengoptimalkan potensi desa dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Penulis : Sayful

   Editor : Yuris