BPBD Kota Probolinggo Gelar Bimtek Jitupasna Untuk Perkuat Kapasitas Penanganan Pascabencana
Probolinggo, Radarpatroli
Dalam upaya memperkuat kemampuan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Probolinggo menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna). Kegiatan ini berlangsung pada Senin (24/11) pagi di ruang pertemuan Hotel Bromo View dan dibuka secara resmi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo, Boedi Harjanto.
Dalam sambutannya, Boedi menjelaskan bahwa Bimtek Jitupasna merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas penanganan bencana, khususnya pada tahap pemulihan. Jitupasna sendiri berfungsi sebagai proses pengumpulan dan analisis data untuk mengetahui tingkat kerusakan, kerugian, serta kebutuhan masyarakat setelah terjadinya bencana. Data ini kemudian dijadikan dasar untuk menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat sasaran.
“Adapun maksud dan tujuan kegiatan pada hari ini yaitu pertama, sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penanggulangan bencana, terutama pada tahap pascabencana. Kedua, untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep, prinsip, serta tahapan dalam pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana,” tutur Boedi di hadapan seluruh peserta.
Turut hadir memberikan arahan, Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa Kota Probolinggo memiliki potensi risiko bencana yang cukup tinggi. Mulai dari banjir akibat curah hujan ekstrem dan kenaikan muka air laut, gempa bumi karena posisi wilayah yang berada dekat zona sesar aktif, hingga potensi tsunami yang dapat dipengaruhi aktivitas seismik di pesisir selatan Pulau Jawa.
“Kondisi ini menuntut kita semua, baik pemerintah, relawan, masyarakat, pelaku usaha, media, maupun akademisi melalui peran pentahelix, untuk selalu siap siaga. Kesiapsiagaan harus dilakukan secara menyeluruh sejak pra-bencana, saat tanggap darurat, sampai fase pascabencana,” tegas Ina.
Wawali Ina juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemulihan pascabencana. Menurutnya, seluruh tahapan pemulihan harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan dan akurat, mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan—menghindari tumpang tindih maupun kesalahan sasaran.
“Hasil kajian ini tidak hanya menentukan arah pemulihan infrastruktur dan layanan dasar, tetapi juga menjadi landasan dalam proses penganggaran, penyusunan kebijakan, hingga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak,” pesan Ina.
Untuk memperkuat pemahaman teknis peserta, BPBD menghadirkan dua narasumber berpengalaman di bidang manajemen kebencanaan.
Pemateri pertama, Sugito Prasetyo, Widya Iswara Ahli Madya dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, memaparkan materi tentang *Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi*. Ia menjelaskan kerangka kerja pemulihan pascabencana yang berfokus pada ketepatan data, prioritas pemulihan sektor vital, serta pentingnya koordinasi antar instansi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur, Catur Sudarmanto, menyampaikan materi berjudul *Pengantar Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Pengumpulan Data untuk Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi*. Ia turut membahas metode pengumpulan data lapangan, teknik perhitungan kerusakan dan kerugian, hingga penyusunan rencana pemulihan berdasarkan sektor seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, ekonomi, dan infrastruktur.
Catur juga memberikan penjelasan praktis mengenai penyelarasan data Jitupasna dengan dokumen perencanaan daerah, sehingga hasil kajian dapat langsung ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, dan penganggaran.
Bimtek Jitupasna tahun ini diikuti oleh berbagai unsur yang memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana. Di antaranya perwakilan perangkat daerah, tim reaksi cepat penanggulangan bencana, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta relawan kebencanaan dari berbagai organisasi.
Dengan terselenggaranya Bimtek ini, BPBD Kota Probolinggo berharap seluruh peserta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam tugas mereka, terutama dalam memperkuat proses pemulihan pascabencana secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut menjadi komitmen nyata pemerintah daerah dalam membangun kota yang lebih tangguh terhadap bencana, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pada saat terjadi bencana maupun setelahnya.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kota
