Pemkot Probolinggo Gelar Rakor Penyusunan RPKD 2025–2029 Untuk Percepat Penanggulangan Kemiskinan

Probolinggo, Radarpatroli 

Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2025–2029, Senin (24/11), di Command Center Kota Probolinggo. Rapat ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, yang hadir bersama Pj Sekda Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, serta diikuti oleh jajaran perangkat daerah dan para mitra akademisi.

Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Wawali Ina menegaskan bahwa penyusunan RPKD merupakan langkah strategis dalam mengidentifikasi permasalahan kemiskinan secara komprehensif dan faktual. Rakor ini juga menjadi ruang konsolidasi untuk menghimpun masukan dari seluruh perangkat daerah, sehingga penyusunan dokumen RPKD benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah serta mampu menjadi pedoman yang kuat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lima tahun ke depan.

“Rakor ini adalah momentum penting bagi kita semua dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi, berbasis data akurat, dan mampu menjawab tantangan penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo. Diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memberikan masukan konstruktif,” jelas Ina.

Salah satu agenda inti dalam rakor tersebut adalah pemaparan Dokumen RPKD 2025–2029 oleh tim akademisi dari Institut Ahmad Dahlan (IAD) Kota Probolinggo. Paparan disampaikan oleh Rektor IAD, Prof Breni, yang hadir bersama Prof Sutawi dan Prof Jabal.

Dalam paparannya, tim akademisi menampilkan analisis menyeluruh mengenai kondisi kemiskinan di Kota Probolinggo. Analisis tersebut memuat berbagai indikator kunci seperti,

Persentase penduduk miskin, termasuk tren penurunan atau peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, Garis kemiskinan, yang menunjukkan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup layak, Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang mengukur tingkat kerentanan dan kesenjangan ekonomi di kalangan penduduk miskin, Angka kemiskinan ekstrem, yang menjadi fokus utama pemerintah pusat dan daerah dalam program percepatan.

Tim akademisi juga menyoroti berbagai faktor determinan kemiskinan yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, seperti keterbatasan akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, rendahnya daya saing tenaga kerja, ketimpangan infrastruktur dasar, serta kondisi ketahanan pangan rumah tangga rentan.

Selain itu, dokumen RPKD juga menyajikan isu-isu strategis yang sangat relevan dengan karakteristik Kota Probolinggo. Di antaranya,

Akses pendidikan berkualitas bagi keluarga berpenghasilan rendah, Ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan skill tenaga kerja, Penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, Kelayakan hunian dan infrastruktur lingkungan, Penguatan jaring pengaman sosial dan kesejahteraan masyarakat, Pemberdayaan ekonomi produktif berbasis UMKM dan potensi lokal

Seluruh analisis tersebut dirumuskan menjadi program prioritas dan rencana aksi lima tahun yang sistematis, terpadu, dan terukur.

Dalam sesi tanggapan, Wawali Ina menekankan bahwa keberhasilan penyusunan RPKD bergantung pada akurasi data dan penyelarasan program antarperangkat daerah. Penentuan wilayah dan kelompok sasaran prioritas harus dilakukan berdasarkan data faktual yang konsisten, sehingga intervensi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Melalui dokumen ini, kita berharap setiap upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Dengan perencanaan yang solid, kita dapat mengarahkan sumber daya dengan lebih efektif,” tegas Ketua TKPK itu.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus menguatkan koordinasi dan kolaborasi, termasuk dengan pihak akademisi dan masyarakat. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan adalah isu lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Rakor ini ditutup dengan penyusunan rekomendasi awal yang bersifat konsultatif dan akan menjadi acuan dalam penyempurnaan dokumen akhir RPKD. Rekomendasi tersebut mencakup strategi peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan dasar, serta optimalisasi penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan non-DTKS.

Pemkot Probolinggo berharap RPKD 2025–2029 dapat menjadi dokumen yang kokoh dan komprehensif, sehingga mampu mendorong penurunan angka kemiskinan secara signifikan, mendukung pencapaian target nasional, serta memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Kota Probolinggo.

Rakor turut dihadiri oleh para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah terkait, tim akademisi dari Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, serta perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Malang yang ikut berkontribusi dalam pembahasan substansi dokumen.

Reporter : Sayful

Sumber Berita : Kominfo Kota