Optimalisasi Pajak Jadi Sorotan Utama Dalam Hearing Komisi II DPRD Kota Probolinggo
Probolinggo, Radarpatroli
Komisi II DPRD Kota Probolinggo kembali melanjutkan pembahasan mendalam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Agenda hearing yang digelar pada Selasa (25/11/2025) tersebut menghadirkan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebagai mitra strategis dalam penguatan pendapatan daerah.
Pertemuan berlangsung di ruang Komisi II DPRD Kota Probolinggo dan difokuskan pada dua isu utama, yakni optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak serta pembenahan sistem pencatatan transaksi yang dinilai masih memerlukan peningkatan untuk mencapai akurasi dan transparansi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Riyadlus Solihin, menegaskan pentingnya pengelolaan maksimal terhadap potensi pajak, khususnya pajak restoran yang selama ini memberikan kontribusi signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai, perangkat pencatatan pajak harus benar-benar bekerja secara presisi agar data yang diperoleh tidak menimbulkan deviasi atau kesalahan penghitungan.
“Potensi pajak restoran dan pajak lainnya harus dimaksimalkan. Selain itu, perangkat pencatatan transaksi dan pajak yang selama ini digunakan harus memastikan bekerja dengan baik dan akurat,” tegas Riyadlus.
Ia menambahkan, peningkatan sistem pencatatan bukan hanya sekadar urusan teknis, melainkan langkah strategis untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem yang kurang akurat berpotensi mengurangi capaian pendapatan daerah dan menyulitkan proses evaluasi kinerja fiskal.
Anggota Komisi II, Saifuddin, juga memberikan perhatian besar terhadap perlunya modernisasi sistem pencatatan pendapatan daerah. Menurutnya, sejumlah pemerintah daerah lain telah lebih maju dalam mengembangkan teknologi monitoring transaksi pajak dan retribusi, sehingga kebocoran penerimaan dapat diminimalkan.
“Beberapa daerah lain sudah menerapkan sistem tersebut untuk meningkatkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah,” ujar Saifuddin.
Ia menekankan pentingnya sistem yang mampu membaca transaksi secara otomatis melalui integrasi perangkat digital di setiap objek wajib pajak. Dengan begitu, pengawasan dapat berjalan real time dan transparan.
“Kami berharap BPPKAD segera membangun sistem yang mampu mengawasi dan merekam setiap transaksi pajak secara otomatis dan akurat, sehingga pendapatan daerah bisa maksimal dan transparan,” imbuhnya dengan tegas.
Menanggapi berbagai masukan dari Komisi II, Kepala BPPKAD Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio, menyatakan keseriusan pihaknya dalam memperkuat sistem pencatatan maupun pengelolaan pendapatan daerah. Ia mengakui bahwa pengembangan teknologi pencatatan pajak menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami siap merekam dan mengelola pendapatan dari retribusi serta pajak restoran dengan sistem yang lebih baik. Hal ini demi meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujar Pujo.
Menurutnya, BPPKAD telah merancang sejumlah langkah pembenahan, termasuk integrasi data, peninjauan ulang perangkat pencatat pajak, serta peningkatan koordinasi dengan wajib pajak dan OPD terkait untuk memastikan seluruh potensi pendapatan terkelola secara optimal.
Riyadlus Solihin menutup forum dengan harapan agar hasil hearing ini mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret, terukur, dan berorientasi pada peningkatan PAD. Ia menilai bahwa tata kelola pajak dan retribusi yang efektif, efisien, dan akuntabel sangat dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan fiskal Kota Probolinggo di tahun-tahun mendatang.
Upaya tersebut diharapkan dapat menopang pembangunan daerah, memperluas ruang fiskal pemerintah, serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.
Dengan pembahasan yang semakin detail dan komprehensif, DPRD dan BPPKAD menegaskan komitmen bersama untuk membawa pengelolaan keuangan daerah menuju arah yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Reporter : Sayful
Editor : Yuris
