Pemkot Probolinggo Gelar Forum Konsultasi Publik Tingkatkan Standar Pelayanan Publik
Probolinggo, Radarpatroli
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik terkait Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Selasa (9/12) di Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan publik sekaligus menampung aspirasi masyarakat dan pelaku usaha.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Penjabat Sekretaris Daerah Rey Suwigtyo, serta para asisten dan staf ahli di lingkungan Pemkot Probolinggo.
Sebanyak 216 peserta hadir, terdiri dari unsur OPD, instansi vertikal penyelenggara layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga pemberdayaan masyarakat, perwakilan RW, hingga pelaku usaha dan perusahaan. Forum ini menghadirkan dua narasumber, yakni Beny Candra Aditama dari Dinas PUPR dan PKP serta Suyut, tim penasihat Wali Kota bidang penanaman modal.
Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo, Diah Sajekti Widowati Sigit, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penetapan standar yang jelas dan terukur.
“Forum ini menjadi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui standar yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kami juga menyerap aspirasi masyarakat dan memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan kepastian hukum dan kepastian waktu layanan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat dan investor hanya dapat terbangun melalui sinergi semua pihak. Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, termasuk perizinan provider layanan dan kewajiban penyediaan lahan parkir bagi pelaku usaha yang membuka usaha di Kota Probolinggo.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang untuk menyerap masukan dari masyarakat hingga tingkat RW.
“Saya ingin mendapatkan masukan yang positif untuk penyempurnaan kebijakan, khususnya dalam pengembangan iklim bisnis di Kota Probolinggo. Aspirasi masyarakat, termasuk persoalan perizinan, harus kita tampung bersama,” tegasnya.
Wali Kota juga menekankan bahwa sistem perizinan satu pintu menjadi kunci dalam menarik minat investor. Menurutnya, perizinan satu pintu harus menjadi kemudahan nyata bagi pelaku usaha dan investor, sehingga mereka semakin antusias menanamkan modal di Kota Probolinggo. Petugas layanan pun diharapkan memberikan pelayanan yang cerdas, ramah, dan profesional.
Dr. Aminuddin menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik akan berdampak luas pada berbagai sektor, termasuk kemajuan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan budaya. Saat ini, Kota Probolinggo mencatat pertumbuhan ekonomi terbaik kedua di Jawa Timur setelah Malang, dengan target utama menurunkan angka kemiskinan.
“Saya berharap hasil Forum Konsultasi Publik ini dapat menjadi pijakan kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kota
