Wali Kota Probolinggo Dorong Percepatan MBG Untuk 33 Ribu Penerima Manfaat
Probolinggo, Radarpatroli
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Probolinggo mendapat perhatian serius dari Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan tata kelola yang digelar di Bromo Park Hotel, Jumat (12/12), BGN menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menjalankan program secara disiplin, aman, dan sesuai standar, mengingat program strategis nasional ini menyangkut kesehatan hingga keselamatan penerima manfaat.
Badan Gizi Nasional menggelar kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengawasan dan pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, perwakilan Forkopimda, para kepala SPPG, mitra, serta yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG di Kota Probolinggo. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, bersama Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Enny Indarti.
Dalam paparannya, Nanik S. Deyang menegaskan pentingnya kedisiplinan dan ketelitian SPPG serta para mitra dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Ia menyoroti sejumlah temuan di lapangan, mulai dari kelalaian SPPG, lemahnya kepemimpinan kepala dapur, persoalan kebersihan, hingga kesiapan dapur yang dinilai masih banyak kekurangan.
“Ini bukan sekadar program untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi menyangkut nyawa. Sebuah keteledoran oleh SPPG dan mitra bisa berakibat fatal. Presiden memberikan prioritas besar terhadap program ini, namun jika dijalankan tidak benar, dampaknya sangat serius,” tegas Nanik.
Nanik juga mengingatkan agar SPPG memastikan kompetensi sopir pengantar makanan, memprioritaskan tenaga kerja dari warga sekitar, serta menerapkan prinsip keamanan dengan tidak memasuki halaman sekolah saat proses pengantaran. Selain itu, bahan baku makanan harus berasal dari olahan sendiri (homemade), bukan produk pabrikan, karena MBG juga dirancang sebagai jalur percepatan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal.
Lebih lanjut, ia mendorong perluasan penerima manfaat program, tidak hanya siswa, tetapi juga guru PAUD, guru ngaji, guru sekolah, serta tenaga administrasi. “Mitra sudah dipercaya, maka harus bertanggung jawab penuh,” ujarnya.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari Asta Cita Presiden, khususnya poin keempat tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menyampaikan bahwa angka stunting di Kota Probolinggo saat ini telah berada di bawah standar nasional, dan keberadaan dapur MBG diharapkan semakin mempercepat penurunan angka tersebut.
“Saya tekankan kepada SPPG dan koordinator wilayah, dapur yang belum siap harus dihentikan sementara. Program ini menjadi perhatian dunia. Kita perlu percepatan untuk 33 ribu penerima manfaat, termasuk penguatan regulasi,” ungkapnya.
Selain penguatan tata kelola, Wali Kota juga menyoroti aspek lingkungan dalam pelaksanaan MBG. Dengan sekitar 85 persen limbah berasal dari bahan organik, Pemerintah Kota Probolinggo telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah dan pemanfaatan limbah. Menurutnya, pengelolaan lingkungan harus disiapkan sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Sekarang mungkin belum terasa, tetapi pengelolaan harus disiapkan dari sekarang. Pengawasan lanjutan akan terus dilakukan. Tanpa koordinasi yang baik, program ini akan menghadapi banyak hambatan,” jelasnya.
Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Enny Indarti, menjelaskan bahwa seluruh SPPG yang sebelumnya belum mendaftar Sistem Layanan Hukum dan Sumber Daya (SLHS) kini telah menyelesaikan pendaftaran, termasuk ahli gizi dan akuntan. Ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi sarana penyampaian kebijakan terbaru, seperti KepBGN 277/2025, Keputusan Presiden tentang tata kelola MBG, peran pemerintah daerah, serta penguatan pemantauan dan pengawasan SPPG.
Sementara itu, perwakilan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN, Sabarijanto, menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah membekali SPPG dalam melakukan evaluasi, menjalankan tugas secara optimal, serta memperoleh arahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu layanan. Ia mengungkapkan bahwa di Kota Probolinggo masih ditemukan sejumlah permasalahan, khususnya pada aspek mutu gizi dan makanan serta administrasi, sehingga penguatan kapasitas SPPG menjadi langkah yang mutlak dilakukan.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kota
