Wali Kota Probolinggo Dorong Koordinasi Intensif Cegah Konflik Sosial
Probolinggo, Radarpatroli
Upaya deteksi dini dan pencegahan konflik sosial terus diperkuat Pemerintah Kota Probolinggo. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), pemkot kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai langkah strategis menyamakan persepsi antar instansi serta memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
Rakor rutin bulanan tersebut digelar pada Rabu (28/1) di Gedung Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, serta diikuti para asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat, dan lurah se-Kota Probolinggo. Rakor dilaksanakan secara luring dan daring guna memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Wali Kota dr. Aminuddin menegaskan bahwa meski kondisi Kota Probolinggo relatif aman dan kondusif, sejumlah potensi kerawanan tetap perlu menjadi perhatian bersama, salah satunya terkait cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi.
“OPD terkait agar melakukan normalisasi selokan, kali, dan saluran air. Camat dan lurah saya minta menggerakkan kerja bakti bersama masyarakat untuk mencegah banjir,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, wali kota juga menyinggung Program Kota Probolinggo Bersolek Tahun 2025 yang meliputi revitalisasi Alun-alun Kota, preservasi Jalan Soekarno Hatta–Panglima Sudirman, pembangunan gerbang utama Pasar Baru, pengembangan pusat kuliner dan UMKM di GOR A. Yani, serta pelaksanaan car free day.
“Saya berharap masyarakat ikut memelihara fasilitas umum dan memanfaatkannya sesuai peruntukan,” ujarnya.
Terkait program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), dr. Aminuddin menyampaikan bahwa program berjalan baik dan memberi manfaat nyata bagi perbaikan gizi anak sekolah. Ia menekankan pentingnya pengawasan mutu makanan.
“Tim pemantau harus memastikan kualitas menu tetap bergizi, sehat, dan higienis, serta distribusinya sesuai standar,” katanya, seraya menegaskan bahwa isu kualitas MBG di media sosial sejauh ini tidak disertai laporan resmi adanya korban.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari menyoroti potensi tindak pidana pencurian, khususnya di wilayah selatan Kota Probolinggo. Ia mendorong peran aktif kelurahan dan kecamatan dalam memberikan edukasi serta informasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan.
“Sinkronisasi dan sinergi antara aparat, pemerintah wilayah, dan masyarakat sangat penting agar keresahan bisa disikapi bersama dan diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Menanggapi keresahan masyarakat terkait pencurian hewan ternak, Ina meminta sinergi lintas sektor TNI/Polri dan perangkat daerah, serta mengaktifkan kembali pos kamling sembari menunggu rencana pemasangan CCTV. Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan honor RT, RW, dan Linmas diharapkan dapat memotivasi optimalisasi kinerja dalam menjaga keamanan lingkungan.
Kasi Intel Polresta Probolinggo menambahkan, upaya pencegahan pencurian ternak telah dilakukan melalui piket polsek, peran bhabinkamtibmas, serta koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan. Namun demikian, keterbatasan saksi dan barang bukti masih menjadi kendala di lapangan.
“Pemasangan CCTV dan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah rawan, terutama di perbatasan kota dan kabupaten, menjadi solusi penting yang perlu didukung peningkatan patroli,” jelasnya.
Dari unsur TNI, perwakilan Kodim 0820 Probolinggo menyampaikan bahwa kasus pencurian dan begal kerap berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Minimnya penerangan jalan, khususnya di wilayah selatan, turut meningkatkan potensi kerawanan. Selain itu, kemacetan di beberapa titik, seperti kawasan belakang Eratex, juga dinilai berpotensi memicu konflik antar pengguna jalan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo menyampaikan bahwa penerapan KUHP baru membuka peluang penerapan sanksi pidana kerja sosial bagi pelanggar hukum, seperti keterlibatan dalam pembersihan sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota Probolinggo.
Menutup rakor, Wali Kota dr. Aminuddin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mencarikan solusi terbaik terhadap berbagai potensi konflik sosial, termasuk persoalan penerangan jalan dan keamanan wilayah rawan.
“Di era digitalisasi, potensi konflik bisa muncul dari berbagai aspek. Karena itu, koordinasi, komunikasi, dan sinergi lintas sektoral bersama masyarakat harus terus diperkuat agar keamanan, ketertiban, dan kondusivitas Kota Probolinggo tetap terjaga,” pungkasnya.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kota
