DPR RI Komisi XIII Apresiasi Layanan Publik Dan Pembinaan Warga Binaan Di Rutan Kraksaan
Probolinggo, Radarpatroli
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kraksaan kembali mendapat perhatian positif dari pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerja sekaligus masa reses, anggota DPR RI Komisi XIII, Hj. Anisah Syakur, memberikan apresiasi atas pelaksanaan layanan publik serta program pembinaan warga binaan yang dinilai berjalan optimal.
Kunjungan yang berlangsung pada Selasa (10/2/2026) tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Hj. Anisah Syakur meninjau langsung sejumlah layanan serta aktivitas pembinaan yang dijalankan jajaran Rutan Kraksaan.
Menurut Anisah Syakur, pelayanan publik di Rutan Kraksaan menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem pemasyarakatan yang profesional dan berorientasi pada pembinaan. Ia menilai program-program yang dilaksanakan tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga menyentuh aspek pembentukan karakter dan keterampilan warga binaan.
“Kami melihat adanya komitmen yang kuat dalam peningkatan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembinaan. Hal ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan,” ujarnya.
Apresiasi dari DPR RI Komisi XIII tersebut menjadi sinyal positif atas upaya pembenahan yang terus dilakukan di lingkungan Rutan Kraksaan. Evaluasi dan pengawasan dalam masa reses ini juga mencerminkan dukungan legislatif terhadap peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan.
Sementara itu, Kepala Rutan Kraksaan, Galih Setiyo Nugroho, menyampaikan bahwa perhatian serta dukungan dari DPR RI menjadi energi tambahan bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja. Apresiasi tersebut akan dijadikan motivasi dalam memperkuat pelayanan yang humanis, transparan, dan akuntabel.
“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan memastikan pelayanan publik serta program pembinaan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Galih menjelaskan bahwa selama ini Rutan Kraksaan berupaya menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus pembinaan yang mampu memberikan keterampilan serta pembentukan karakter bagi warga binaan.
“Pendekatan ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” jelasnya.
Kunjungan DPR RI Komisi XIII juga menjadi ruang dialog antara legislatif dan pengelola pemasyarakatan guna memperkuat sinergi dalam mendukung sistem pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Dengan adanya perhatian langsung dari DPR RI, diharapkan kualitas pelayanan publik di Rutan Kraksaan terus mengalami peningkatan dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik di Jawa Timur.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
