F Wamipro Soroti Skala Prioritas APBD 2026, Desak Perlindungan Sosial Dan Kesejahteraan Jurnalis
Probolinggo, Radarpatroli
Organisasi Forum Wartawan Mingguan Probolinggo (F Wamipro) melontarkan kritik keras terhadap skala prioritas anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dalam penyusunan APBD 2026. Di tengah narasi efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah daerah, perlindungan sosial bagi para jurnalis dinilai masih belum menjadi perhatian serius.
F Wamipro menilai, peran wartawan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat seharusnya diimbangi dengan perhatian terhadap aspek kesejahteraan dan perlindungan kerja. Terlebih, profesi jurnalis memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi di lapangan.
Ironisnya, di saat terjadi pemangkasan anggaran secara nasional, Pemkab Probolinggo justru dihadapkan pada usulan bantuan pembangunan Gedung PGRI yang mencuat dalam Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) I PGRI di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Kabupaten Probolinggo. Kondisi tersebut memicu pertanyaan mengenai skala prioritas anggaran daerah.
Ketua F Wamipro, M. Suhri, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa pihaknya mengusulkan kepada Bupati Probolinggo agar memperhatikan kesejahteraan wartawan, salah satunya melalui jaminan perlindungan BPJS.
“Yang pertama, kami mengusulkan dan memohon kepada Bapak Bupati Probolinggo terkait kesejahteraan para wartawan, salah satunya yaitu BPJS. Mengingat para wartawan setiap saat keliling menggunakan sepeda motor dengan risiko yang sangat tinggi, apalagi saat musim hujan jalanan licin dan rawan kecelakaan. Mohon kiranya ada perlindungan atau proteksi dari pemerintah berupa BPJS bagi para wartawan atau jurnalis,” ujar M. Suhri.
Selain perlindungan sosial, F Wamipro juga menyoroti soal anggaran advertorial (adv) yang dinilai belum berpihak pada peningkatan kesejahteraan jurnalis. Menurutnya, nilai advetorial yang selama ini diterima media masih sangat minim.
“Kemudian yang kedua, untuk advertorial atau adv, kami mohon kepada Bupati Probolinggo agar anggarannya ditingkatkan. Sejak dulu rata-rata adv itu sekitar Rp1 juta, bahkan sekarang ada yang kurang dari Rp1 juta. Ini tentu perlu menjadi perhatian karena menyangkut kesejahteraan,” tegasnya.
F Wamipro berharap Pemkab Probolinggo dapat melakukan evaluasi terhadap skala prioritas anggaran di tahun 2026, agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan sosial bagi profesi yang memiliki kontribusi penting dalam pembangunan daerah.
Organisasi ini menegaskan bahwa jurnalis bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga garda terdepan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan kerja wartawan dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Probolinggo.
Penulis : Sayful
Editor : Yuris
