Komisi III DPRD Kota Probolinggo Gelar RDP Bahas Program Infrastruktur 2026 Dan Launching Tender
Probolinggo, Radarpatroli
Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) terkait progres program infrastruktur dan rencana launching tender Tahun Anggaran 2026.
RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo dari Partai Golkar, Muchlas Kurniawan, dan dihadiri jajaran perangkat daerah mitra kerja. Senin (02/03/2026).
Dalam sambutannya, Ketua Komisi III Muchlas Kurniawan menegaskan bahwa RDP digelar untuk memastikan seluruh program infrastruktur berjalan efektif dan sesuai regulasi. Ia menyebut, pengawasan DPRD penting dilakukan sejak awal, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi kendala seperti tahun-tahun sebelumnya.
“RDP pagi ini kami ingin melihat sejauh mana progres kegiatan yang akan dan sedang dilakukan oleh PUPR serta yang sudah masuk ke Barjas untuk diluncurkan. Jangan sampai terjadi lagi putus kontrak atau tender yang terlalu mepet di akhir tahun,” ujarnya.
Komisi III, lanjutnya, akan memanggil mitra kerja lainnya secara bertahap. Namun, sebagai langkah awal, surat telah dikirimkan kepada PUPR dan Barjas mengingat pembangunan fisik menjadi sektor strategis yang perlu mendapat perhatian serius.
Ia juga menekankan pentingnya peluncuran tender dilakukan pada awal tahun agar waktu pelaksanaan pekerjaan cukup panjang dan meminimalisir risiko retender maupun keterlambatan penyelesaian proyek.
Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Rini Sayekti, dalam paparannya menyampaikan realisasi anggaran Tahun 2025. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 98,2 persen, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai 85,11 persen.
Ia mengakui terdapat dua kegiatan yang mengalami putus kontrak, yakni pembangunan Gedung Inspektorat dengan progres terakhir 26 persen serta pembangunan aula dan ruang kelas Pondok Pesantren Mambaul Ulum dengan progres 20,9 persen.
“Permasalahan utama adalah ketidakmampuan keuangan pihak ketiga. Kami sudah memberikan surat peringatan hingga tiga kali, namun pelaksana tidak mampu melanjutkan pekerjaan,” jelasnya.
PUPR telah menetapkan kontraktor dalam daftar hitam (blacklist), mencairkan jaminan pelaksanaan, dan menyetorkannya ke kas daerah. Untuk penyelesaian Gedung Inspektorat direncanakan diusulkan kembali pada anggaran 2027. Sementara proyek Ponpes Mambaul Ulum, berdasarkan koordinasi terbaru, pihak pondok berencana melanjutkan secara mandiri.
Untuk Tahun Anggaran 2026, sejumlah paket pekerjaan strategis telah disiapkan, khususnya di Bidang Cipta Karya dan Bina Marga.
Bidang Cipta Karya, Pembangunan Gedung DPRD Kota Probolinggo dengan pagu anggaran Rp2,89 miliar, masa pelaksanaan 180 hari kalender, metode tender.
Rehabilitasi Rumah Dinas Wali Kota (lanjutan tahap I) senilai Rp1,417 miliar, masa pelaksanaan 126 hari.
Rehabilitasi Pujasera Alun-Alun Kota sebesar Rp1,86 miliar, fokus pada perkuatan struktur.
Pengurukan Lahan Sekolah Rakyat senilai Rp2,6 miliar, menunggu SK Kementerian Sosial sebagai dasar pelaksanaan.
Rini Sayekti menjelaskan, metode tender dipilih karena sejumlah item pekerjaan tidak tercantum dalam master produk e-purchasing sesuai regulasi Dirjen Bina Konstruksi Nomor 182 Tahun 2025.
Bidang Bina Marga, Rehabilitasi saluran pematusan Jalan Cokroaminoto senilai Rp4,8 miliar (tender).
Pelebaran Jalan Kerinci Rp2,2 miliar.
Pelebaran Jalan Citarum Rp1,4 miliar (review perencanaan induk).
Seluruh proyek ditargetkan selesai pada November 2026 agar tidak mengganggu penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
Anggota Komisi III dari Partai PKB, Eko Purwanto, menyoroti tahapan pekerjaan yang perencanaannya dilakukan pada tahun berjalan. Ia meminta penjelasan rinci timeline mulai dari penyusunan feasibility study (FS) hingga detail engineering design (DED), khususnya proyek Jalan Cokroaminoto yang berada di kawasan padat aktivitas.
“Kami khawatir pekerjaan terbengkalai jika tahapan tidak terencana dengan baik,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Rini menjelaskan bahwa untuk Jalan Cokroaminoto, FS bernilai Rp100 juta ditargetkan selesai Maret 2026, dilanjutkan DED senilai Rp300 juta bekerja sama dengan ITS. Tender fisik direncanakan Mei 2026 dengan pelaksanaan Juni–Oktober 2026.
Terkait rencana rehabilitasi Masjid Agung Alun-Alun senilai sekitar Rp7,5 miliar, ia menegaskan bahwa desain dan estimasi biaya masih berupa paparan dari pihak takmir dan belum masuk tahap perencanaan resmi di PUPR.
Ketua Komisi III menegaskan, DPRD akan terus melakukan pengawasan ketat agar pelaksanaan proyek infrastruktur berjalan sesuai aturan dan tidak mengulang persoalan putus kontrak.
“Kita ingin pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan tidak menjadi beban di akhir tahun. Evaluasi ini penting sebagai bentuk tanggung jawab bersama,” ujarnya.
RDP ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD dan PUPR untuk memperkuat koordinasi, mempercepat proses tender, serta memastikan seluruh tahapan perencanaan memenuhi prinsip efektif, efisien, dan transparan demi mendukung pembangunan Kota Probolinggo yang berkelanjutan.
Penulis : Sayful
Editor : Yuris
