Stabilitas Harga Jadi Fokus, Pemkot Probolinggo Kumpulkan Stakeholder Dalam HLM TPID

Probolinggo, Radarpatroli 

Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar pada Kamis (5/3) di Ruang Puri Manggala Bhakti. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi penting antara pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga perbankan serta berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi dinamika perekonomian daerah, khususnya menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut tidak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, tetapi juga memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memperluas implementasi digitalisasi transaksi pemerintah. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung percepatan transformasi ekonomi digital di Kota Probolinggo.

Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin dalam arahannya menekankan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri yang secara historis selalu diikuti peningkatan permintaan terhadap berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, stabilitas harga sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menjelaskan bahwa struktur perekonomian Kota Probolinggo selama ini banyak ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, distribusi barang, serta aktivitas penjualan dan reparasi kendaraan. Ketiga sektor tersebut memiliki peran vital dalam menggerakkan roda perekonomian daerah sekaligus memengaruhi dinamika harga barang di pasar.

“Kota Probolinggo memiliki tiga potensi utama yang harus dimanfaatkan secara optimal, yaitu pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata, posisi strategis sebagai daerah transit distribusi barang dan jasa, serta potensi sebagai kota penyangga pariwisata Bromo dan Semeru,” kata Aminuddin.

Menurutnya, dengan memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal, Kota Probolinggo memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya menciptakan iklim ekonomi yang kondusif agar aktivitas perdagangan dan distribusi barang dapat berjalan lancar.

Aminuddin juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan sekitar 0,69 persen. Selain itu, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan juga mengalami penurunan dari 3,5 menjadi 2,5.

Capaian tersebut menurutnya merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat yang terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, sinergi antar seluruh pihak harus terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Rey Suwigtyo selaku Ketua Harian TPID Kota Probolinggo menjelaskan bahwa High Level Meeting semester pertama tahun 2026 ini mengusung tema “Menjaga Stabilitas Harga dan Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Menuju Ketahanan Pangan serta Kesejahteraan Masyarakat.”

Menurut Tyok, sapaan akrab Rey Suwigtyo, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat berbagai langkah strategis dalam pengendalian inflasi di Kota Probolinggo. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan barang, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga di pasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, inflasi Kota Probolinggo pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,06 persen secara tahunan. Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak terus meningkat, terutama menjelang bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri yang biasanya memicu kenaikan harga sejumlah komoditas.

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah secara aktif melakukan pemantauan langsung terhadap ketersediaan pasokan pangan, baik yang dikuasai oleh pemerintah maupun yang berada di gudang penyimpanan, pasar tradisional, hingga ritel modern. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dalam jumlah yang cukup.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, pemerintah juga terus melakukan komunikasi yang efektif kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan pangan. Informasi tersebut disampaikan secara transparan agar masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang dapat memicu lonjakan harga di pasar.

“Kami juga memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan dengan memantau wilayah rawan kemacetan yang dapat mengganggu distribusi. Kegiatan ini kami lakukan bersama Polres Probolinggo Kota dan Dinas Perhubungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tyok menjelaskan bahwa sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri terdapat enam langkah konkret pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Langkah-langkah tersebut antara lain pelaksanaan operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor untuk mencegah praktik penimbunan barang, serta memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil komoditas pangan.

“Untuk kerja sama antardaerah, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan MoU dengan Kabupaten Blitar dan beberapa daerah sekitar guna menjamin kelancaran pasokan komoditas,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong berbagai program yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan masyarakat, seperti gerakan menanam yang telah dilaksanakan hingga ke lingkungan sekolah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan tunai kepada masyarakat sebagai salah satu langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Indra Kuspriyadi turut menyampaikan paparan mengenai perkembangan inflasi di Kota Probolinggo. Ia menjelaskan bahwa inflasi Kota Probolinggo pada Februari 2026 tercatat sebesar 1,21 persen secara bulanan, sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi Jawa Timur yang berada di angka 0,9 persen.

Beberapa komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi di antaranya emas perhiasan, cabai rawit, dan daging ayam ras. Kenaikan harga pada komoditas tersebut terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat serta adanya faktor distribusi dan produksi.

Sementara itu, penurunan harga pada beberapa komoditas seperti bahan bakar minyak (BBM), bawang merah, serta bawang putih turut membantu menahan laju inflasi sehingga tidak meningkat lebih tinggi.

“Menjelang Ramadan dan Idulfitri, terdapat kecenderungan peningkatan harga pada beberapa komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, daging ayam ras, serta telur. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar dapat diantisipasi sejak dini,” ungkapnya.

Melalui High Level Meeting ini diharapkan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas strategis. Sinergi ini menjadi kunci penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga.

Selain membahas pengendalian inflasi, pertemuan tersebut juga mengulas perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kota Probolinggo. Digitalisasi transaksi dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, skor ETPD Kota Probolinggo mengalami peningkatan sebesar 0,7 persen dari sebelumnya 97,8 menjadi 98,5. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kota Probolinggo terus mengalami kemajuan.

Beberapa inovasi digitalisasi yang telah diterapkan antara lain sistem pembayaran parkir secara digital, distribusi aplikasi elektronik untuk penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), serta pembayaran Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) secara digital. Inovasi tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo optimistis stabilitas harga dapat terus terjaga sekaligus mempercepat transformasi digital dalam sistem transaksi pemerintahan. Upaya ini pada akhirnya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo secara berkelanjutan.

Reporter : Sayful

Sumber Berita : Kominfo Kota