Menuju SE2026, Pemkab Probolinggo Gelar Sosialisasi Dan Penguatan Koordinasi

Probolinggo, Radarpatroli.com –

Upaya memperkuat basis data ekonomi daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Salah satunya melalui penguatan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi dan persiapan pelaksanaan SE2026 yang digelar di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tim kelompok kerja SE2026 dari masing-masing instansi. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti serta Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono P. Utomo.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada sinergi antara BPS dan pemerintah daerah. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci dalam mengawal seluruh tahapan kegiatan agar berjalan optimal, akurat dan tepat waktu.

“BPS bersama pemerintah daerah harus menjalin kerja sama yang solid untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Sekda Ugas menjelaskan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan tersebut, khususnya dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku usaha maupun responden dalam memberikan data yang valid.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Untuk media cetak, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pemasangan spanduk, baliho dan banner di lingkungan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kecamatan. Sementara media elektronik seperti videotron dan radio juga dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

“Selain melalui media, sosialisasi juga perlu dilakukan secara langsung melalui forum-forum seperti rapat, pertemuan hingga musyawarah yang melibatkan masyarakat di tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan,” jelasnya.

Sekda Ugas juga menyampaikan pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan kegiatan Ngisi Bareng (NGIBAR) sebagai bagian dari strategi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Program ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pendataan.

Lebih lanjut Sekda Ugas menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memberikan pendampingan selama proses pendataan berlangsung. Pendampingan ini terutama ditujukan bagi pelaku usaha atau responden yang mengalami kendala dalam pengisian data.

“Kami siap memberikan dukungan dan pendampingan agar seluruh responden dapat mengikuti proses pendataan dengan baik sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Sementara itu Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti menegaskan pelaksanaan SE2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi data ekonomi yang akurat dan berkualitas di daerah. SE2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Pendataan ini dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup seluruh aktivitas ekonomi non-pertanian.

“SE2026 bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan. Oleh karena itu kualitas data yang dihasilkan harus benar-benar terjaga,” ujarnya.

Lilik menjelaskan pelaksanaan SE2026 telah melalui berbagai tahapan panjang sejak tahun 2024 hingga 2028. Tahapan tersebut meliputi persiapan dan pelatihan petugas, penyusunan wilayah kerja statistik, pembaruan Statistical Business Register (SBR) hingga uji coba pendataan dan gladi bersih sebelum pelaksanaan utama.

Setelah pendataan lengkap dilakukan, tahapan berikutnya mencakup verifikasi dan evaluasi kualitas data, pengolahan dan analisis hingga penyusunan analisis geospasial serta publikasi hasil sensus.

Menurut Lilik, keberhasilan SE2026 sangat bergantung pada sinergi antara BPS dan pemerintah daerah, termasuk dukungan penuh dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pelaksanaannya, tim sensus juga melibatkan OPD sebagai liaison officer (LO) yang berperan sebagai penghubung resmi antara BPS dan instansi terkait.

“Peran OPD sangat strategis, terutama dalam mempercepat koordinasi, menyampaikan informasi dua arah serta membantu menyelesaikan berbagai kendala di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Lilik menyebut pemerintah daerah memiliki peran sebagai *trusted leader* sekaligus *opinion leader* dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus. Hal ini dinilai penting agar pelaku usaha memahami tujuan dan manfaat sensus serta bersedia memberikan data secara lengkap dan jujur.

“Tanpa kepercayaan masyarakat, kualitas data sensus bisa terganggu. Karena itu sosialisasi harus dilakukan secara masif dan menyentuh langsung pelaku usaha,” tambahnya.

Untuk mendukung hal tersebut, BPS bersama Pemkab Probolinggo menggagas program “Ngisi Bareng” (NGIBAR), yaitu pendampingan pengisian kuesioner sensus kepada pelaku usaha. Program ini akan dilaksanakan selama periode Mei hingga Agustus 2026 dengan menyasar kantor, UMKM hingga asosiasi binaan OPD.

Strategi NGIBAR dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah seperti Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, Bapelitbangda, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Melalui pendekatan komunikasi, koordinasi dan diplomasi, kami ingin memastikan seluruh pelaku usaha dapat terdata secara efektif dan efisien,” tegasnya.

Lilik berharap melalui kolaborasi erat antara BPS dan pemerintah daerah, SE2026 dapat menghasilkan data yang komprehensif, mencakup struktur ekonomi, karakteristik usaha hingga perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.

“Dengan data yang akurat, kita bisa menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Ini adalah langkah bersama untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo yang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Reporter : Sayful

Sumber Berita : Kominfo Kab.