Rakor TPP Kabupaten Probolinggo, Bupati Haris Dorong Kolaborasi Percepat Pembangunan Desa
Probolinggo, Radarpatroli.com –
Upaya mempercepat pembangunan desa serta menekan angka kemiskinan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menekankan pentingnya kolaborasi antara Tenaga Pendamping Desa dengan pemerintah daerah agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Haris saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Probolinggo yang digelar di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (8/4/2026).
Rakor yang mengusung tema “Sinergi dan Inovasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan” ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Abdul Ghafur, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo Juwono P. Utomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Munaris serta Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Probolinggo Muhammad Arham.
Dalam arahannya, Bupati Haris menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak di tengah berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah. Tantangan tersebut mulai dari keterbatasan kemampuan fiskal daerah hingga dampak bencana yang turut mempengaruhi kondisi infrastruktur di berbagai wilayah desa.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pendamping desa harus diperkuat agar persoalan pembangunan di desa dapat diselesaikan secara bersama-sama.
“Kami punya harapan besar akan kolaborasi antara pendamping desa dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Ini saatnya kita berjalan bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di desa,” kata Bupati Haris.
Bupati Haris mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo masih tergolong tinggi dan bahkan masih berada di jajaran empat besar di Jawa Timur. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani secara serius melalui kerja bersama seluruh pihak.
“Persoalan kemiskinan ini menjadi PR besar bagi kami. Selisihnya dengan beberapa daerah lain cukup jauh, sehingga diperlukan kerja keras dan kolaborasi semua pihak untuk mengejarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut Bupati Haris menjelaskan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa sistem pemerintahan yang baik dan tertata, berbagai program pembangunan tidak akan dapat berjalan secara optimal.
“Kita tidak bisa mendorong birokrasi bergerak cepat jika tata kelola pemerintahan belum benar. Sistemnya harus dibenahi terlebih dahulu agar program pembangunan bisa berjalan efektif,” jelasnya.
Selain tata kelola pemerintahan, Bupati Haris juga menyoroti sejumlah sektor strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat yang dinilai sangat berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal ini karena masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan segera.
“Masih ada ratusan kilometer jalan yang perlu diperbaiki. Ditambah lagi dampak bencana yang menyebabkan kerusakan infrastruktur semakin bertambah. Ini menjadi salah satu fokus utama dalam penganggaran pembangunan daerah,” ujarnya.
Bupati Haris juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kalau kepercayaan masyarakat hilang, maka pembangunan akan sulit berjalan. Karena itu kita harus menjaga kepercayaan tersebut dengan kerja nyata, transparansi dan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Haris meminta para tenaga pendamping desa agar dapat berperan aktif sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di desa. Peran tersebut dinilai sangat penting, terutama di tengah keterbatasan anggaran desa yang saat ini dihadapi banyak daerah.
“Tugas pendamping desa ini tidak ringan. Mereka harus mampu menyeimbangkan program pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat desa. Namun saya yakin dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, kita bisa menemukan solusi bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator TAPM Kabupaten Probolinggo Muhammad Arham menjelaskan bahwa saat ini terdapat **132 tenaga pendamping profesional** yang bertugas di Kabupaten Probolinggo.
Jumlah tersebut terdiri dari 6 tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, 52 pendamping desa yang tersebar di 24 kecamatan serta 74 pendamping lokal desa yang bertugas di seluruh desa di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Menurut Arham, peran pendamping desa sangat strategis dalam mendukung pembangunan desa. Tugas mereka tidak hanya sebatas pendampingan administratif, tetapi juga mencakup fasilitasi, edukasi, mediasi hingga advokasi dalam setiap tahapan pembangunan desa.
“Pendamping desa membantu proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Selain itu kami juga membantu desa dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal serta mendorong partisipasi masyarakat agar pembangunan berjalan secara transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Arham juga menyoroti adanya tantangan baru bagi desa pada tahun 2026, yakni menurunnya alokasi Dana Desa yang diterima Kabupaten Probolinggo menjadi sekitar Rp110 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut menuntut desa untuk semakin mandiri dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki.
“Desa tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah. Perlu penguatan sektor ekonomi lokal melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta koperasi desa agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dengan para tenaga pendamping desa dapat terus diperkuat agar pembangunan desa di Kabupaten Probolinggo dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami siap bermitra dan berkontribusi bersama pemerintah daerah untuk membangun desa agar semakin maju dan mandiri,” pungkasnya.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
