Anggota Pansus DPRD Kota Probolinggo Fraksi PKS Tri Atmojo Adip Susilo Angkat Isu Strategis, Layanan Kesehatan Dan Ekonomi Daerah
Probolinggo, Radarpatroli.com –
Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tri Atmojo Adip Susilo, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam forum pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beberapa isu strategis yang disoroti meliputi keterlambatan klaim BPJS di rumah sakit, rendahnya pendapatan sektor wisata, hingga kelangkaan LPG bersubsidi. Senin (13/04/2026).
Dalam penyampaiannya, Anggota Pansus DPRD Kota Probolinggo Fraksi Partai PKS. Tri Atmojo menyoroti persoalan dana klaim BPJS yang hingga kini masih tertunda. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh faktor administrasi di rumah sakit yang dinilai belum optimal.
Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi hal krusial yang harus segera dibenahi oleh tenaga ASN di lingkungan rumah sakit, baik di rumah sakit daerah maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ia menegaskan bahwa kekurangan dalam penyajian administrasi menjadi indikator penting yang perlu dievaluasi agar proses klaim BPJS ke pemerintah pusat dapat berjalan lancar dan tidak lagi mengalami hambatan.
“Permasalahan ini harus menjadi perhatian serius. Keterlambatan pembayaran klaim BPJS bukan hanya berdampak pada keuangan rumah sakit, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain sektor kesehatan, Tri Atmojo juga menyoroti kinerja pendapatan daerah, khususnya di sektor pariwisata, yakni di Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan dari sektor tersebut belum mampu mencapai target yang diharapkan.
Hal ini, menurutnya, tidak lepas dari meningkatnya daya saing sektor wisata swasta yang terus berinovasi dan menghadirkan berbagai daya tarik baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pembenahan di TWSL, salah satunya dengan menambah koleksi satwa agar lebih menarik minat pengunjung, terutama kalangan pelajar.
“Kami berharap ada langkah konkret untuk meningkatkan daya tarik TWSL, sehingga mampu bersaing dan mendongkrak pendapatan daerah,” tegasnya.
Tak hanya itu, di bidang perekonomian, Tri Atmojo juga mengkritisi persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Ia menyebut adanya indikasi praktik tidak wajar di tingkat pangkalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Menurutnya, terdapat dugaan adanya pencampuran LPG bersubsidi 3 kilogram dengan LPG non-subsidi 12 kilogram, yang berpotensi merugikan masyarakat. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab kelangkaan LPG subsidi di pasaran.
“Kami mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pangkalan LPG di Kota Probolinggo. Perlu dipastikan apakah benar ada praktik pencampuran tersebut atau tidak, karena ini sangat merugikan masyarakat kecil,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas melalui pengawasan dan penindakan, agar distribusi LPG bersubsidi dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menutup penyampaiannya, Tri Atmojo menegaskan bahwa berbagai catatan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, guna meningkatkan kinerja pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Penulis : Sayful
Editor : Yuris
