Pansus DPRD Kota Probolinggo Perkuat Evaluasi Kinerja, Tekankan Validitas Data Dan Optimalisasi Layanan Publik Di Hari Terakhir Pembahasan

Probolinggo, Radarpatroli.com –

Kegiatan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo memasuki hari terakhir dengan suasana pembahasan yang semakin intens dan komprehensif. Rapat yang digelar ini dihadiri langsung oleh Ketua Pansus bersama seluruh anggota, serta diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Kehadiran lengkap dari berbagai unsur ini menunjukkan keseriusan dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berjalan. Senin (13/04/2026).

Sejak awal hingga penutupan kegiatan, forum Pansus menjadi ruang strategis untuk mengupas berbagai capaian, tantangan, hingga kekurangan dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Tidak hanya bersifat administratif, pembahasan juga diarahkan pada substansi pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga hasil evaluasi benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan.

Dalam penyampaiannya, Ketua Pansus Muchlas Kurniawan, SH, MH, menegaskan bahwa salah satu poin penting dalam proses evaluasi adalah keakuratan data dan informasi. Ia menilai, selama ini klarifikasi yang disampaikan dalam forum resmi belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembanding dari berbagai sumber lain di luar forum.

Menurutnya, penggalian informasi tidak boleh berhenti pada apa yang disampaikan oleh OPD saat rapat berlangsung. Pansus memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi lanjutan kepada stakeholder lain, baik dari institusi berbeda maupun dari masyarakat secara langsung. Langkah ini dinilai penting agar hasil evaluasi tidak bias dan mampu menggambarkan kondisi pemerintahan secara objektif.

“Informasi yang kita terima harus benar-benar akurat. Tidak hanya dari forum ini saja, tetapi juga dari stakeholder lain di luar. Bisa jadi yang disampaikan di sini terlihat baik, tetapi di lapangan berbeda. Maka itu harus kita sandingkan dan kita dalami,” ujar Muchlas dengan tegas.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa proses evaluasi kinerja pemerintah daerah tidak bisa dilakukan secara parsial. Seluruh aspek harus dikaji secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini menjadi penting agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah.

Dalam pembahasan sektor kesehatan, Pansus memberikan perhatian khusus terhadap kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) beserta rumah sakit yang berada di bawah naungannya. Secara umum, Muchlas menyebut tidak ditemukan permasalahan besar. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama.

Salah satu aspek yang disorot adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan wajah utama pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan kepada warga. Oleh karena itu, pelayanan harus benar-benar maksimal, cepat, tepat, dan tidak berbelit.

Selain itu, Pansus juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur kesehatan. Hal ini meliputi kelengkapan fasilitas, ketersediaan alat kesehatan (alkes), hingga kondisi bangunan dan sarana pendukung lainnya. Infrastruktur yang memadai dinilai sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tidak kalah penting, ketersediaan dan kompetensi tenaga medis juga menjadi fokus perhatian. Pansus menilai bahwa sumber daya manusia di bidang kesehatan harus terus ditingkatkan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal ini guna memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar profesional dan sesuai standar.

“Pelayanan kesehatan ini harus betul-betul dimaksimalkan. Mulai dari kantor pelayanan, rumah sakit, hingga fasilitas pendukung lainnya. Infrastruktur, alat kesehatan, dan tenaga medis menjadi objek pertimbangan utama kami dalam melakukan evaluasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muchlas menegaskan bahwa seluruh temuan dan catatan dari pembahasan ini akan dikomparasikan dengan target serta capaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk melihat secara objektif apakah kinerja Pemerintah Kota Probolinggo, khususnya di sektor kesehatan pada tahun 2025, sudah berjalan maksimal atau masih perlu ditingkatkan.

Ia juga menekankan bahwa hasil dari Pansus ini tidak hanya menjadi laporan formal semata, melainkan akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi strategis yang bersifat konstruktif. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

Di sisi lain, forum ini juga menjadi wadah sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan komunikasi yang terbuka dan evaluasi yang objektif, diharapkan tercipta kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menutup kegiatan, Pansus DPRD Kota Probolinggo berharap seluruh OPD dapat menjadikan hasil evaluasi ini sebagai bahan refleksi sekaligus motivasi untuk meningkatkan kinerja. Komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Dengan berakhirnya rangkaian pembahasan ini, Pansus optimistis bahwa rekomendasi yang dihasilkan akan mampu mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Kota Probolinggo secara menyeluruh, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Sayful

    Editor : Yuris