Pendampingan Penyusunan Rencana APBDesa Tahun 2026 Dan Penyelarasan Satu Data Desa Di Kabupaten Probolinggo

Probolinggo, Radarpatroli 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kembali menggelar kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2026 sekaligus penyelarasan satu data desa. Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Sumberasih dan menghadirkan berbagai pihak terkait, di antaranya Camat Sumberasih Agus Setijono, S.Sos, Kepala Dinas PMD Munaris, S.Sos, M.Ap, anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Gus Hamim, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rahmad Hidayanto, S.Sos, M.Si, perwakilan Diskominfo Kabupaten Probolinggo Kabid TIK Rahardi; Sekretaris Dispora Kabupaten Probolinggo Dian Cahyo Prabowo, serta operator dan sekretaris desa dari empat kecamatan, yakni Sumberasih, Tongas, Lumbang, dan Sukapura. Senin (17/11/2025).

Camat Sumberasih Agus Setijono membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya pemanfaatan pendampingan ini secara maksimal. Menurutnya, kehadiran narasumber dari Dinas Sosial, PMD, Kominfo, dan Dinas Pariwisata dan Budaya akan memberikan panduan teknis terkait penyusunan RKPDesa 2026, termasuk prioritas pembangunan yang harus diperhatikan. Camat Agus menegaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah agar perencanaan desa dapat berjalan tepat waktu, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo, Munaris, menjelaskan bahwa perencanaan desa tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia mengingatkan seluruh kepala desa agar menghindari pemberian bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan, sehingga dana desa dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Munaris menegaskan bahwa percepatan penyusunan APBDesa harus menjadi prioritas, karena keterlambatan dapat berdampak pada realisasi program dan pembangunan desa.

Menurut Munaris, arah kebijakan dana desa Tahun 2026 menitikberatkan pada beberapa poin utama:

1. Peningkatan Kemandirian Desa, melalui pemberdayaan masyarakat dengan program ekonomi lokal, BUMDes, dan koperasi Desa Merah Putih.

2. Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim, berdasarkan data pemerintah pusat dan sistem satu data desa (DTC Cell), sehingga bantuan dapat tepat sasaran.

3. Pembangunan Infrastruktur Berbasis Potensi Desa, termasuk pembangunan fasilitas publik yang mendukung ekonomi lokal, pengelolaan sampah, dan infrastruktur produktif.

4. Digitalisasi Desa, memanfaatkan teknologi informasi untuk layanan pemerintahan desa, pengelolaan data satu pintu, serta pengembangan aplikasi digital.

5. Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal, melalui peningkatan peran masyarakat adat dan pengembangan desa tematik berbasis budaya dan lingkungan.

Kepala Dinas PMD Munaris juga menjelaskan konsep Desa SAE (Sejahtera, Amanah, dan Mandiri), sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan desa. Desa mandiri SAE bukan hanya soal administrasi, tetapi mencakup kemandirian ekonomi, transparansi, akuntabilitas, pelestarian budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Ia menekankan pentingnya desa memanfaatkan potensi lokal, termasuk produk unggulan desa, wisata alam, dan kegiatan ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat.

Anggota TP2D Kabupaten Probolinggo, Gus Hamim, menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam perencanaan desa. Menurutnya, setiap desa memiliki potensi unik yang dapat dikembangkan, baik di bidang infrastruktur, wisata, maupun produk unggulan lokal. Ia mendorong desa untuk fokus pada keunggulan masing-masing, membangun branding desa tematik, dan melibatkan pemuda serta masyarakat dalam kegiatan produktif.

Gus Hamim juga menekankan inovasi dalam pengelolaan lingkungan, seperti pengolahan sampah organik menjadi kompos atau pakan ternak melalui maggot dan ikan, sehingga tercipta siklus ekonomi lokal yang berkelanjutan. Ia mengingatkan desa agar tidak hanya mengandalkan dana dari pusat, tetapi juga memaksimalkan potensi lokal dan kreativitas masyarakat.

Kegiatan pendampingan ini memberikan arahan teknis terkait penginputan data dalam aplikasi satu data desa, percepatan pembangunan BUMDes, serta strategi pengembangan desa tematik, seperti Desa Hijau, Desa Wisata, dan Desa Agro. Hal ini bertujuan agar desa dapat merencanakan program pembangunan secara tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Dispora Kabupaten Probolinggo, Dian Cahyo Prabowo, menambahkan bahwa kolaborasi antar instansi selama ini masih belum optimal. “Hari ini, kita benar-benar melihat kolaborasi nyata. Desa-desa wisata, PMD, Dispora, dan instansi lain hadir bersama untuk menyusun rencana yang terintegrasi. Ini langkah penting dalam memajukan potensi desa, khususnya di bidang pariwisata,” ujarnya.

Dian Cahyo Prabowo juga menyoroti program desa wisata di Kabupaten Probolinggo. Saat ini, tahap pertama telah menetapkan 35 desa wisata dari total 100 desa yang direncanakan. Program ini sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati untuk mengembangkan potensi wisata berbasis alam, budaya, dan masyarakat lokal melalui kegiatan seperti “Seven Lakes Festival” yang berlangsung di Kecamatan Tiris dan Krucil, menampilkan tujuh danau dan tujuh air terjun, dikemas dalam event wisata selama tujuh hari. Program ini tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi juga mempromosikan desa sebagai destinasi wisata unggulan.

Dalam arahan penutupnya, para narasumber menekankan agar desa fokus pada pengembangan keunggulan lokal masing-masing, menata lingkungan secara produktif, serta memanfaatkan potensi pemuda dalam kegiatan kreatif. Dengan sinergi lintas sektor, pengelolaan data yang akurat, dan perencanaan yang matang, diharapkan APBDesa 2026 dapat terlaksana dengan tepat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

Penulis : Sayful

   Editor : Yuris