Pemkot Probolinggo Tegaskan Komitmen Penguatan Pendapatan Daerah Dan Pelayanan Publik dalam Rapat Paripurna R-APBD 2026
Probolinggo, Radarpatroli
Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kepatuhan pajak, optimalisasi pendapatan daerah, serta menjaga kualitas pelayanan publik meski menghadapi tantangan penurunan dana transfer pusat dan provinsi. Komitmen ini disampaikan Wali Kota Probolinggo dalam rapat paripurna jawaban eksekutif atas saran serta pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan dalam rangkaian Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi DPRD terkait R-APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna PU Fraksi berlangsung pada Rabu, 19 November 2025 malam. Sementara jawaban eksekutif disampaikan sehari setelahnya, tepatnya Kamis (20/11/2025) siang, di ruang sidang utama Gedung DPRD Kota Probolinggo. Meskipun Wali Kota dr. Aminuddin hadir langsung dalam kegiatan tersebut, pembacaan jawaban eksekutif dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, mengingat Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari berhalangan hadir.
Dalam penyampaiannya, Rey Suwigtyo atau yang akrab disapa Tyo, menegaskan bahwa Pemkot Probolinggo kini mengambil langkah preventif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan retribusi melalui pendekatan intensif kepada para wajib pajak dan wajib retribusi. Pendekatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan edukasi, pendampingan, serta pemantauan lapangan.
“Pemkot akan melaksanakan uji petik guna memastikan kewajaran pelaporan pajak, serta memperkuat kerja sama dengan Satpol PP dalam penertiban pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai Perda yang berlaku,” ujar Tyo.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga menggandeng Kejaksaan Negeri sebagai mitra strategis dalam upaya penagihan pajak terutang. Hal ini menjadi bagian dari strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah terbatasnya ruang fiskal yang disebabkan penurunan dana transfer.
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD) yang baru, pemkot berupaya menggali potensi PAD secara lebih konkret dan rinci. Penyesuaian tarif dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat, sementara sistem pengawasan serta pelaporannya diperkuat agar lebih akuntabel dan transparan.
Pemkot juga memperluas akses layanan perpajakan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Melalui MPP, masyarakat dapat memperoleh informasi, melakukan konsultasi, hingga menyelesaikan pembayaran pajak dan retribusi dalam satu tempat terpadu. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat layanan publik sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat.
Sistem reward and punishment diterapkan secara lebih konsisten. Namun Tyo menegaskan bahwa konsep punishment lebih diarahkan sebagai sarana edukatif, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan pembangunan dan layanan publik.
Pemkot ingin memastikan bahwa masyarakat memahami kontribusi pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kunci keberlanjutan pembangunan daerah.
Merespons penurunan dana transfer pusat dan provinsi, Pemkot Probolinggo telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang penyesuaian belanja daerah. Penataan belanja diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Walaupun mengalami tekanan fiskal, pemerintah memastikan bahwa sektor pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Efisiensi dilakukan secara selektif agar pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga layanan dasar tetap optimal.
Untuk mempercepat pembangunan daerah, Pemkot Probolinggo telah membentuk Tim Percepatan dan Penguatan Pembangunan yang bertugas melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi berbagai program prioritas. Tim ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Penurunan pendapatan transfer berpotensi menimbulkan risiko inflasi. Karena itu, pemkot menyiapkan langkah mitigasi melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok, penguatan daya beli masyarakat, serta optimalisasi sektor-sektor unggulan.
UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata diproyeksikan sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha, promosi produk lokal, serta percepatan pembangunan destinasi wisata.
Di sektor kesehatan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota Probolinggo telah mencapai 99,74 persen per Maret 2025. Hampir seluruh penduduk terjamin dalam sistem jaminan kesehatan, sehingga risiko kemiskinan akibat biaya pengobatan semakin menurun.
Dampak kebijakan ini tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo menjadi 77,79 pada tahun 2024, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 76,93. Program layanan kesehatan gratis yang telah dimulai sejak 2019 juga terus diperkuat, sehingga akses layanan kesehatan semakin merata.
Di dunia pendidikan, pemerintah memberikan seragam gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu periode 2023–2025. Program ini meringankan beban orang tua sekaligus memastikan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
Selain itu, berbagai prestasi akademik dan non-akademik siswa turut diapresiasi. Beberapa capaian membanggakan meliputi, Juara III OSN MIPA SMP/MTs tingkat nasional, Juara III Karate O2SN tingkat nasional, Sejumlah juara kompetisi tingkat Provinsi Jawa Timur
Capaian ini menunjukkan kualitas pendidikan Kota Probolinggo yang terus meningkat.
Penguatan peran kelurahan menjadi salah satu fokus utama dalam R-APBD 2026. Pemkot mengalokasikan Biaya Operasional Pemerintah (BOP) Kelurahan, serta mengoptimalkan Dana Kelurahan berbasis potensi lokal. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat paling bawah.
Pemberdayaan kelurahan diharapkan mampu memperkuat kelembagaan sosial dan mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat secara lebih responsif.
Secara keseluruhan, Pemkot Probolinggo menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara efisiensi belanja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh kebijakan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan daerah meski menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks.
Dengan strategi penguatan pendapatan daerah, akselerasi pembangunan, dan fokus pada layanan publik, Pemkot Probolinggo optimistis mampu menjaga stabilitas pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Reporter : Sayful
Editor : Yuris
