100 Siswa SMK Zaha Genggong Dapat Edukasi Prosedur Bekerja Ke Luar Negeri Dari KP2MI/BP2MI
Probolinggo, Radarpatroli
Sebanyak 100 siswa SMK Zainul Hasan (Zaha) Genggong Kecamatan Pajarakan mendapatkan edukasi terkait tata cara bekerja ke luar negeri secara resmi dan prosedural dari Direktorat Penempatan Non Pemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum, Direktorat Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) Republik Indonesia, Rabu (10/12/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan KP2MI/BP2MI mengenai Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut pejabat dari KP2MI/BP2MI RI, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Saniwar serta Kepala SMK Zaha Genggong.
Fokus utama kegiatan edukatif ini adalah memberikan pemahaman awal kepada para siswa mengenai jalur migrasi kerja yang aman, legal, serta bebas dari risiko kejahatan perdagangan orang maupun penipuan berkedok penyaluran tenaga kerja.
Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo, Saniwar, menegaskan bahwa edukasi kepada pelajar merupakan salah satu strategi penting untuk mencegah terjadinya keberangkatan non-prosedural yang masih marak di beberapa wilayah.
“Edukasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai cara bekerja ke luar negeri secara resmi dan prosedural. Ketika mereka lulus, mereka tidak hanya paham prosesnya, tetapi juga dapat menginformasikannya kepada masyarakat agar tidak ada lagi keberangkatan ilegal,” ujarnya.
Saniwar menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi program perdana setelah penandatanganan MoU antara Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI RI Mukhtarudin.
Menurutnya, minimnya anggaran daerah yang berkurang lebih dari *Rp82 miliar membuat Disnaker harus memaksimalkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat agar edukasi dan layanan pelindungan PMI tetap dapat berjalan.
“Setelah MoU antara Bapak Bupati dan Menteri Pelindungan PMI, kegiatan ini bisa terlaksana melalui pendanaan APBN. Dengan berkurangnya anggaran daerah, hampir semua kegiatan sosialisasi terpangkas. Karena itu, kami mencari dukungan dari pusat agar kegiatan edukatif seperti ini tetap berjalan,” jelasnya.
Saniwar mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah proyeksi program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan KP2MI/BP2MI untuk tahun 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memperluas layanan pelindungan PMI sekaligus meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja asal Kabupaten Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut, Saniwar juga menyampaikan bahwa Disnaker sedang menyiapkan pembangunan Migran Center di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo. Fasilitas ini nantinya akan menjadi pusat layanan bagi calon PMI, mulai dari administrasi, pelatihan hingga konsultasi migrasi kerja.
“Nanti masyarakat tidak perlu lagi ke Malang atau Jember. Semua layanan dan pelatihan PMI akan tersedia di MPP Probolinggo. Jauhnya lokasi pelayanan selama ini menjadi salah satu penyebab munculnya keberangkatan ilegal,” terangnya.
Ia menilai bahwa dengan mendekatkan layanan, masyarakat dapat mengakses proses keberangkatan yang lebih mudah, cepat dan aman.
Sebelum menutup kegiatan, Saniwar menyampaikan harapannya agar edukasi sejak dini seperti di SMK Zaha Genggong dapat menghasilkan generasi yang paham pentingnya bekerja ke luar negeri secara resmi dan aman.
“Kami ingin para pelajar ini menjadi generasi yang paham prosedur dan mampu menjadi agen perubahan untuk mencegah keberangkatan PMI non-prosedural di lingkungannya,” pungkasnya.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
