DPC Ormas Tapal Kuda Nusantara Pertanyakan Kapasitas Peserta Seleksi Direksi Perseroda
Probolinggo, Radarpatroli
Ketua DPC Ormas Tapal Kuda Nusantara Kota Probolinggo, Bambang Priyamdono Effendi, kembali menyoroti tajam proses seleksi direksi Perseroda Bahari Tanjung Tembaga setelah Pemerintah Kota Probolinggo memastikan akan menggelontorkan penyertaan modal sebesar Rp18 miliar lebih, yang akan diserahkan bertahap hingga tahun 2028.
Menurut Bambang, nilai modal sebesar itu menuntut direksi yang benar-benar memiliki kompetensi, pengalaman bisnis, kemampuan manajerial, serta pemahaman mendalam tentang risiko dan tata kelola keuangan BUMD. Namun kenyataan bahwa salah satu peserta yang lolos seleksi administrasi, seperti Elok Hanifah, merupakan bagian dari timses Wali Kota Probolinggo, serta tidak memiliki rekam jejak mengelola usaha berskala besar, menimbulkan keprihatinan serius.
“Pertanyaannya sederhana: mampukah mereka yang lolos seleksi ini mengelola Rp18 miliar lebih uang rakyat? Modal sebesar itu bukan untuk coba-coba, bukan tempat belajar, dan bukan ruang eksperimen untuk figur yang tidak memiliki pengalaman,” tegas Bambang.
Bambang menekankan bahwa pengelolaan modal daerah tidak dapat diserahkan kepada individu yang tidak memiliki rekam jejak bisnis atau manajemen BUMD. Ia menyebut bahwa risiko finansial dan operasional BUMD sangat besar, sehingga persyaratan kompetensi tidak boleh dikompromikan.
“BUMD harus dikelola secara profesional. Kalau yang dipilih adalah figur yang bahkan tidak punya pengalaman dasar dalam bisnis atau manajemen keuangan, maka penyertaan modal itu justru berpotensi gagal memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Meskipun peserta seperti Elok Hanifah baru lolos seleksi administrasi dan kini memasuki tahap uji kompetensi, Bambang mengingatkan bahwa lolos administrasi seharusnya sudah menjadi indikator awal kualitas peserta.
“Kalau dari administrasi saja sudah tidak menunjukkan kompetensi bisnis atau manajerial, bagaimana mungkin mereka dipercaya mengelola Rp18 miliar lebih? Inilah yang membuat publik heran dan kritis,” katanya.
DPC Ormas TKN mendesak Pemerintah Kota Probolinggo membuka data terkait kriteria seleksi, standar kelulusan, dan penilaian objektif dalam setiap tahapan seleksi direksi.
“Jangan sampai penyertaan modal sebesar itu justru menjadi alasan bagi oknum tertentu untuk menitipkan orang-orang dekat. Transparansi adalah satu-satunya cara agar publik yakin bahwa proses ini tidak sedang diarahkan untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Bambang menyatakan bahwa kewenangan wali kota untuk menentukan direksi bukan berarti keputusan tersebut bebas dari kritik atau pengawasan.
“Wali kota memegang kendali, tetapi rakyat yang menanggung risiko. Jika direksi salah urus, kerugian bukan hanya angka, tetapi kegagalan pembangunan daerah. Kami tidak akan diam,” tegasnya.
DPC Ormas Tapal Kuda Nusantara menegaskan bahwa mereka akan terus mengawasi seluruh proses hingga penetapan final direksi Perseroda Bahari Tanjung Tembaga.
“Kami siap menjadi pengawas publik. Perseroda harus menjadi alat pembangunan, bukan tempat parkir politik atau balas budi,” tutup Bambang.
(Tim)
