BP3MI Jatim Pastikan Kesiapan Desk PMI Di MPP Kabupaten Probolinggo
Probolinggo, Radarpatroli
Upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus menunjukkan langkah nyata. Salah satunya melalui peninjauan langsung kesiapan desk pelayanan PMI di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur, Kamis (8/1/2026), sebagai bagian dari penguatan layanan terpadu bagi calon pekerja migran.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus memperkuat komitmen dalam memberikan pelindungan dan pelayanan optimal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerimaan kunjungan BP3MI Jawa Timur Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ke desk pelayanan PMI di MPP Kabupaten Probolinggo.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BP3MI Jawa Timur Gimbar Ombai Helawarnana sebagai tindak lanjut atas persetujuan pembentukan desk pelayanan PMI di MPP Kabupaten Probolinggo yang telah disepakati pada 7 Januari 2026. Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari nota kesepahaman (MoU) antara KP2MI/BP2MI dengan Pemkab Probolinggo yang ditandatangani pada bulan Desember 2025 lalu.
Rombongan BP3MI Jawa Timur disambut oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi, anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo Hamim Wajdi, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo Saniwar. Turut hadir Pemimpin Bank Jatim Cabang Kraksaan Siska Dian Permatasari, Kepala DPMPTSP Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi, serta perwakilan RSUD Waluyo Jati dan RSUD Tongas yang nantinya akan bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan bagi PMI yang akan bekerja ke luar negeri.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BP3MI Jawa Timur bersama tim meninjau langsung sarana prasarana dan fasilitas yang telah disiapkan di desk pelayanan PMI MPP Kabupaten Probolinggo guna memastikan kesiapan layanan sebelum resmi dioperasikan.
Kepala BP3MI Jawa Timur Gimbar Ombai Helawarnana menyampaikan bahwa kehadirannya di Kabupaten Probolinggo bertujuan untuk memastikan kesiapan layanan PMI di daerah. “Kehadiran kami merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2025. Tujuannya agar desk layanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di MPP Kabupaten Probolinggo dapat segera diwujudkan,” ujarnya.
Menurut Gimbar, pembentukan desk pelayanan PMI di MPP ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menekan angka penempatan pekerja migran secara non-prosedural. “Dengan adanya kerja sama ini, pelayanan kepada warga Kabupaten Probolinggo yang akan bekerja ke luar negeri bisa semakin baik dan tertib. Ini penting untuk menekan praktik penempatan non-prosedural,” tegasnya.
Ia juga menilai fasilitas yang tersedia di MPP Kabupaten Probolinggo sangat representatif. “Tempat yang disediakan sangat luar biasa dan infrastrukturnya memadai. Harapannya, layanan ini tidak hanya dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Probolinggo, tetapi juga kabupaten sekitar,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Saniwar menyampaikan apresiasi atas kunjungan BP3MI Jawa Timur sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan layanan PMI di daerah. “Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Bapak Menteri KP2MI dengan Bapak Bupati Probolinggo,” katanya.
Saniwar menjelaskan bahwa peninjauan lokasi ini menjadi langkah awal menghadirkan layanan PMI langsung di Kabupaten Probolinggo. Ke depan, petugas dari KP2MI diharapkan segera hadir di MPP Kabupaten Probolinggo untuk melayani masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri secara terintegrasi.
Ia menegaskan bahwa keberadaan desk pelayanan PMI sejalan dengan visi Bupati Probolinggo dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan masyarakat dapat bekerja ke luar negeri secara aman, nyaman, dan prosedural. Harapannya, tidak ada lagi PMI non-prosedural asal Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
