Sinergi Lintas Instansi, Pemkot Probolinggo dan TNI AL Bahas Program Daerah
Probolinggo, Radarpatroli
Komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah dan ketahanan pangan nasional mengemuka dalam pertemuan antara Pemerintah Kota Probolinggo dan TNI Angkatan Laut. Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari menerima kunjungan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V TNI AL, Senin (26/1), di Rumah Jabatan Wali Kota Probolinggo.
Dalam sambutannya, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komandan Kodaeral V TNI AL sebagai bentuk penguatan kolaborasi strategis lintas instansi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, mulai dari sektor perikanan, pelabuhan, hingga ketahanan pangan melalui budidaya kedelai untuk mendukung industri tempe lokal,” ujarnya.
Wali Kota Aminuddin memaparkan potensi ekonomi Kota Probolinggo secara komprehensif, termasuk pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya. Bahkan, ia menawarkan Kota Probolinggo sebagai lokasi proyek percontohan nasional bagi berbagai program strategis.
“Kami siap menjadi pilot project nasional untuk program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Komandan Kodaeral V TNI AL Laksda TNI Ali Triswanto menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membangun kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kota Probolinggo.
“Kami menjalankan instruksi Presiden RI untuk mendukung pembangunan daerah dan ketahanan pangan nasional. Angkatan Laut memiliki peran khusus pada komoditas kedelai dan sektor perikanan, termasuk mendukung program sosial dan infrastruktur di wilayah pesisir,” tegasnya.
Selain ketahanan pangan, Laksda TNI Ali Triswanto juga menawarkan dukungan melalui program renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi kelompok nelayan serta penguatan keamanan wilayah pantai.
Dalam diskusi yang berlangsung, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Rey Suwigtyo menyampaikan masukan terkait optimalisasi potensi wisata bahari melalui kolaborasi lintas instansi. Ia menekankan pentingnya penyediaan ambulans laut serta peningkatan standar keselamatan pelabuhan.
“Kami membutuhkan dukungan seperti penyediaan ambulans laut dan peningkatan standar keselamatan pelabuhan agar wisatawan, termasuk turis asing kapal pesiar, merasa aman dan nyaman,” ujarnya.
Masukan berikutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo Fitriawati yang mengungkap sejumlah kendala di lapangan, seperti penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan jenis Sibolga oleh nelayan luar daerah serta keterbatasan pemanfaatan aset pelabuhan perikanan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kota Probolinggo dr. Evariani Aminuddin turut menyampaikan kegelisahan pemerintah daerah terkait keterbatasan kewenangan dalam membenahi estetika dan infrastruktur kota, khususnya pada titik-titik strategis seperti pintu keluar tol dan kawasan pelabuhan.
“Kami ingin mempercantik wajah kota, terutama di pintu keluar tol dan kawasan pelabuhan. Namun banyak aset jalan dan infrastruktur berada di bawah kewenangan provinsi maupun pusat. Akibatnya, pemerintah kota sering menanggung dampak lingkungan seperti banjir tanpa memiliki kewenangan teknis untuk melakukan perbaikan mandiri. Kami berharap kebuntuan birokrasi ini dapat dijembatani,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kadister Kodaeral V Kolonel Laut (T) Bagus Arianto menegaskan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap pengawasan aktivitas penangkapan ikan ilegal, termasuk penggunaan alat tangkap yang dilarang.
“Informasi terkait alat tangkap Sibolga ini akan kami dalami lebih lanjut, mulai dari jenis alat, karakteristik kapal, hingga ukuran tonase atau GT-nya. Penangkapan ikan memiliki aturan yang jelas terkait fishing ground dan alat tangkap. Jika diperlukan, kami siap mengerahkan unsur patroli untuk memperkuat pengawasan wilayah perairan dan melindungi nelayan lokal,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aries Santoso, Asisten Administrasi Umum Agus Effendi, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Rachma Deta Antariksa, Kepala Dispopar M. Abas, serta perwakilan dari DPMPTSP dan Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kota
