Pemkot Probolinggo Perkuat Jaminan Kesehatan, Raih UHC Award 2026 Kategori Madya
Jakarta, Radarpatroli
Keberhasilan Pemerintah Kota Probolinggo dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kembali mendapat pengakuan nasional. Melalui komitmen kuat dalam menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kota Probolinggo dianugerahi UHC (Universal Health Coverage) Award 2026 kategori Madya.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Probolinggo yang mencapai 99,58 persen dengan jumlah peserta sebanyak 243.381 jiwa. Dari jumlah tersebut, tingkat keaktifan peserta tercatat 218.949 jiwa atau 89,58 persen, sehingga Kota Probolinggo masuk kategori Madya karena kesesuaian antara persentase cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta.
Kategori UHC Award Madya diberikan kepada daerah dengan cakupan kepesertaan minimal 98 persen, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen atau penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah minimal 25 persen dengan tingkat keaktifan sekurang-kurangnya 80 persen. Selain itu, daerah penerima penghargaan harus memiliki penduduk yang didaftarkan pemda minimal 10 persen, berstatus UHC prioritas serta pembayaran iuran PBPU pemda yang lunas hingga September 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Deklarasi dan Pencanangan UHC yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1). Pada tahun 2026, UHC Awards diberikan kepada 31 provinsi dan 394 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin hadir menerima penghargaan tersebut didampingi Kepala Dinas Kesehatan P2KB dr. Intan Sudarmadi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan dr. Dina Diana Permata serta Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kota Probolinggo Eny Supriatna.
“Alhamdulillah kita menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sebagai salah satu kota dengan UHC. Artinya, seluruh kesehatan masyarakat Kota Probolinggo sudah tercover,” ujar dr. Aminuddin saat ditemui di sela kegiatannya, Rabu (28/1).
Ia menambahkan, cakupan layanan kesehatan yang menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo. “Harapannya, tentu meningkatkan derajat kesehatan yang nanti goal-nya peningkatan IPM yang terus kita naikkan,” imbuhnya.
Dengan status UHC ini, masyarakat Kota Probolinggo memperoleh layanan kesehatan yang biaya pengobatannya ditanggung BPJS Kesehatan melalui skema PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN yang bersumber dari dana pemerintah. Namun demikian, data PBI JKN saat ini dipengaruhi oleh DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).
Untuk itu, Pemerintah Kota Probolinggo secara aktif berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPJS Kesehatan guna melakukan penyesuaian data agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan apresiasi bahwa program pemerintah benar-benar dilaksanakan, bahkan melebihi harapan dari pemerintah pusat. Kami tentunya selalu berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” terang dr. Aminuddin.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam UHC Awards 2026 menyampaikan bahwa peran kepala daerah memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan UHC, khususnya dalam mendorong kepesertaan penduduk serta memastikan keberlangsungan status aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.
Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan Program JKN secara nasional telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen.
Menurutnya, Program JKN merupakan instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata. “Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah. Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata,” pungkasnya.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kota
