Prestasi Ekonomi, Kabupaten Probolinggo Pimpin Realisasi Kredit Usaha Rakyat Di Jatim

Surabaya, Radarpatroli 

Langkah nyata Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam memperkuat sektor usaha mikro kembali membuahkan hasil yang membanggakan. Melalui optimalisasi pembiayaan bagi pelaku usaha, Kabupaten Probolinggo berhasil mencatatkan diri sebagai daerah dengan realisasi penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tertinggi di seluruh Provinsi Jawa Timur. Prestasi ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan daerah dalam memperluas akses permodalan, tetapi juga menjadi indikator kuat bahwa UMKM di Kabupaten Probolinggo terus berkembang dan semakin siap bersaing di pasar yang lebih luas.

Capaian tersebut terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis Modul Optimalisasi Data Calon Debitur pada Aplikasi U-FiNE yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung di Aula Singosari Gedung Keuangan Negara I Surabaya, Kamis (5/2/2026), dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemerintah daerah, instansi terkait, serta stakeholder yang berperan dalam mendukung percepatan penyaluran pembiayaan bagi sektor produktif.

Program KUR di Kabupaten Probolinggo sendiri telah diakses oleh 1.216 pelaku usaha dengan total nilai penyaluran mencapai Rp 660.887.400.000. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo memiliki potensi besar serta kepercayaan tinggi dari lembaga perbankan dalam mengembangkan usaha. Pemerintah daerah pun optimistis capaian tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan struktur ekonomi daerah berbasis kerakyatan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, menjelaskan bahwa penguatan dan pengembangan UMKM sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo melalui Program SAE (Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing). Program ini menempatkan UMKM sebagai sektor strategis yang harus terus didorong agar mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

“Penguatan UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Ini selaras dengan Program SAE yang mendorong UMKM naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Sugeng, UMKM naik kelas dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Dimulai dari UMKM informal yang diarahkan menjadi legal dan tertib administrasi. Setelah itu, pelaku usaha didorong masuk pada tahap UMKM tertata dengan fokus pada pencatatan usaha yang lebih baik serta digitalisasi agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Tahap berikutnya adalah UMKM bankable, yakni UMKM yang telah memenuhi syarat untuk mengakses pembiayaan dari lembaga perbankan. Tahapan terakhir adalah UMKM scale up, yaitu pelaku usaha yang mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas pasar hingga ke tingkat regional maupun nasional.

“Tahapan UMKM naik kelas itu dimulai dari UMKM informal agar legal dan tertib administrasi. Kemudian UMKM tertata melalui pencatatan dan digitalisasi. Selanjutnya UMKM bankable yang sudah bisa mengakses pembiayaan hingga UMKM scale up yang mampu meningkatkan kapasitas dan pasar,” jelasnya.

Sugeng menambahkan, semakin banyak UMKM yang mampu mengakses permodalan, maka dampak positif terhadap perekonomian daerah akan semakin besar. Dengan meningkatnya kapasitas produksi UMKM, perputaran uang di Kabupaten Probolinggo menjadi lebih cepat, sektor perdagangan semakin hidup, dan peluang usaha baru semakin terbuka.

“Efeknya sangat nyata. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, perputaran uang di Kabupaten Probolinggo lebih cepat dan berdampak langsung terhadap PDRB kabupaten hingga provinsi,” terangnya.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan UMKM juga berdampak besar pada peningkatan penyerapan tenaga kerja serta pengurangan angka pengangguran lokal. UMKM yang berkembang cenderung lebih ekspansif dan membutuhkan tambahan tenaga kerja baru. Hal ini sekaligus menjadi solusi untuk menekan urbanisasi karena masyarakat memiliki peluang kerja yang lebih baik di daerah sendiri.

“UMKM yang naik kelas pasti membutuhkan tenaga kerja baru. Ini membantu mengurangi pengangguran lokal sekaligus menekan urbanisasi,” tambahnya.

Berdasarkan data DKUPP Kabupaten Probolinggo, tercatat terdapat 2.630 UMKM di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 1.216 UMKM telah difasilitasi untuk mengakses pembiayaan sekaligus mendapatkan pendampingan usaha secara intensif.

“Dari data yang kami rekam, ada 2.630 UMKM dan sebanyak 1.216 UMKM sudah bisa mengakses pembiayaan serta penguatan usaha,” lanjutnya.

Sugeng menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir dalam memfasilitasi UMKM agar semakin siap masuk ke rantai pasok modern, termasuk pusat perbelanjaan, pasar digital, serta jaringan distribusi yang lebih luas. Keberhasilan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah dengan realisasi KUR tertinggi di Jawa Timur menjadi bukti nyata bahwa sinergi pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dan berdaya saing.

“Ini bukti bahwa pemerintah hadir memfasilitasi UMKM naik kelas, salah satunya melalui akses perbankan. Kabupaten Probolinggo bahkan tercatat sebagai daerah dengan realisasi KUR tertinggi di Jawa Timur,” pungkasnya.

Reporter : Sayful

Sumber Berita : Kominfo Kab.