Pengurus Baru MUI Kabupaten Probolinggo Dikukuhkan, Perkuat Peran Keulamaan Dan Kebangsaan
Probolinggo, Radarpatroli
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo resmi memasuki babak baru kepengurusan periode 2025–2030 setelah dilakukan pengukuhan dalam rangkaian kegiatan ta’aruf pengurus dan Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) Tahun 2026. Prosesi berlangsung khidmat di Aula Universitas Islam Zainul Hasan (Unzah) Genggong, Kecamatan Kraksaan, Rabu (11/2/2026), dengan dihadiri unsur pemerintah daerah, ulama, serta tokoh masyarakat.
Pengukuhan pengurus yang dinahkodai KH Abdul Wasik Hannan sebagai Ketua Umum tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur KH Abdullah Samsul Arifin. Kepengurusan baru ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran MUI sebagai lembaga khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah) di tengah tantangan zaman yang terus berkembang. Selanjutnya dilakukan pengukuhan komisi-komisi oleh Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo KH Abdul Wasik Hannan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto bersama perwakilan Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda, Camat Kraksaan Puja Kurniawan, para alim ulama, tokoh agama serta habaib.
Sebelum prosesi pengukuhan, dilaksanakan peresmian Wisma Tamu Pascasarjana Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Sekda Ugas Irwanto didampingi Wakil Ketua Umum MUI Jawa Timur KH Abdullah Samsul Arifin, Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo KH Abdul Wasik Hannan dan Rektor Unzah KH Abdul Azis Wahab.
Dalam sambutannya, Sekda Ugas Irwanto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus MUI Kabupaten Probolinggo masa khidmat 2025–2030 yang baru saja dilantik.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MUI yang baru saja dilantik. Semoga mampu menjalankan tugas dengan penuh integritas, soliditas dan loyalitas terhadap organisasi. Tantangan ke depan tentu tidak ringan, namun dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat, saya yakin kita mampu mengemban peran keulamaan, keumatan dan kebangsaan,” ujarnya.
Menurut Sekda Ugas, MUI memiliki peran strategis sebagai khadimul ummah, shadiqul hukumah dalam menjaga kemaslahatan bangsa serta penjaga akidah dan moral umat di tengah tantangan zaman.
“Saya berharap para pengurus MUI yang baru dapat menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan serta mengedepankan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah,” tambahnya.
Sekda Ugas menekankan Muskerda menjadi ruang konsolidasi penting yang tidak hanya menghasilkan daftar program, tetapi juga gagasan dan langkah konkret, termasuk pembahasan isu pembinaan moral masyarakat, penguatan ekonomi syariah lokal serta kerukunan antarumat beragama.
Sementara Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo KH Abdul Wasik Hannan menegaskan pengukuhan kepengurusan MUI periode 2025–2030 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen khidmat kepada umat dan menjaga amanah organisasi.
“Alhamdulillah, kepengurusan MUI periode 2025–2030 ini bukan hanya bertambah, tetapi semakin kuat. Dari sebelumnya 84 orang, kini menjadi 150 pengurus yang Insya Allah siap berjuang dan berkhidmat di jalan Allah SWT melalui MUI,” ujarnya.
Kiai Wasik menyampaikan pengukuhan bukan sekadar seremoni, melainkan ikrar bersama untuk menjalankan amanah sesuai aturan organisasi. “Pelantikan hari ini bukan hanya sekadar seremoni MUI, tetapi merupakan ikrar kita bersama untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pengurus menjaga semangat kebersamaan dan kehati-hatian dalam bertugas. “Mari kita jaga niat dan semangat perjuangan ini agar diterima oleh Allah SWT dan benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat,” tambahnya.
Sedangkan Wakil Ketua Umum MUI Jatim KH Abdullah Samsul Arifin mengatakan pentingnya komitmen dan orientasi khidmat dalam menjalankan amanah organisasi.
Dalam berkhidmat, pengurus harus berorientasi khidmat diniyah, memastikan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah berjalan dengan baik. Selain itu, orientasi pembimbingan kepada umat dan pemerintah demi kemaslahatan bersama.
“Ulama harus baik pada kapasitasnya, pemerintah juga baik pada tugasnya. Jika keduanya baik, maka masyarakat akan baik,” katanya.
Ia juga menekankan prinsip ta’awun atau saling melengkapi. “Tidak ada manusia yang sempurna. Kelebihan yang satu harus menutup kekurangan yang lain,” terangnya.
Selain itu, MUI harus berpegang pada prinsip hurriyah atau independensi. “MUI tidak boleh diintervensi kepentingan mana pun. Keputusan dan fatwa semata-mata demi kemaslahatan umat, bukan kepentingan pragmatis,” tegasnya.
Melalui pengukuhan dan Muskerda ini, MUI Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan berlandaskan etika serta semakin optimal dalam menjalankan peran keulamaan, keumatan dan kebangsaan di tengah masyarakat.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
