Fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Soroti Serapan Anggaran hingga Penataan Kabel Internet dalam Paripurna LPj APBD 2025
Probolinggo, Radarpatroli.com – Evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 mulai memasuki tahap pembahasan yang lebih mendalam. DPRD Kabupaten Probolinggo melalui rapat paripurna memberikan ruang kepada seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan umum, kritik serta masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang digelar pada Rabu (17/6/2026) tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian Nota Penjelasan Bupati Probolinggo terhadap Raperda LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam penyampaian pandangan umum, masing-masing fraksi memberikan catatan strategis terhadap kinerja pendapatan maupun efektivitas belanja daerah selama tahun anggaran berjalan.
Fraksi Partai Golkar menyoroti persoalan jaringan kabel internet yang semakin menjamur hingga wilayah desa dan kelurahan. Penumpukan kabel pada satu titik dinilai mengganggu estetika tata ruang serta mengurangi keindahan lingkungan sehingga perlu dilakukan penertiban secara bertahap dan terukur.
Sementara Fraksi PKB mempertanyakan kenaikan belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2025 yang dinilai cukup signifikan. Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan apakah lonjakan tersebut dipicu kondisi darurat tertentu atau terdapat pengeluaran yang semestinya dimasukkan dalam pos anggaran lain.
Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp2,51 triliun atau 102,87 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tercatat melampaui target dengan realisasi sebesar Rp443,7 miliar atau 104,93 persen.
Meski demikian, Fraksi Gerindra menilai keberhasilan pendapatan harus dibarengi peningkatan kualitas belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat. Fraksi juga mencatat masih rendahnya realisasi beberapa komponen belanja modal, di antaranya belanja modal tanah sebesar 30,68 persen, jalan, jaringan dan irigasi sebesar 78,35 persen serta aset tidak berwujud sebesar 67,34 persen.
Fraksi NasDem menilai secara umum kondisi fiskal daerah menunjukkan tren positif dengan terciptanya surplus anggaran sebesar Rp69,97 miliar. Namun fraksi ini menyoroti adanya anggaran yang belum terserap mencapai Rp120,98 miliar dari total pagu belanja setelah perubahan sebesar Rp2,61 triliun.
Pada sektor ketahanan pangan, Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian terhadap efektivitas program Dinas Ketahanan Pangan. Meskipun realisasi anggaran mencapai 91,58 persen, masih terdapat program yang serapannya dinilai belum optimal, terutama terkait penyusunan target konsumsi pangan dan pengawasan keamanan pangan segar.
Adapun Fraksi PPP mempertanyakan sumber pendapatan yang menyebabkan realisasi pendapatan daerah mampu melampaui target hingga lebih dari Rp69 miliar. Penjelasan mengenai komponen penyumbang capaian tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan perencanaan keuangan daerah berikutnya.
Seluruh masukan dan pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD tersebut akan dijawab oleh pihak eksekutif dalam agenda lanjutan berupa penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
