Bupati Haris Tegaskan Penanganan Stunting Harus Lintas Sektor dan Berbasis Data
Probolinggo, Radarpatroli.com
Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui sinergi lintas sektor serta intervensi yang berbasis data. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai program yang dijalankan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris saat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting dari ruang rapat Bupati Probolinggo, Selasa (22/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Haris didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo A’at Kardono, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo dr. Hariawan Dwi Tamtomo serta perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo.
Rapat yang diselenggarakan oleh Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Pada kesempatan itu, Bupati Haris juga menandatangani Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
Bupati Haris menegaskan bahwa persoalan stunting tidak dapat ditangani hanya melalui sektor kesehatan. Menurutnya, seluruh perangkat daerah memiliki peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga sinergi antarinstansi harus terus diperkuat.
“Stunting ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Semua sektor harus bergerak bersama sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang paling penting, program yang dilakukan harus tepat sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat,” katanya.
Selain sinergi, Bupati Haris menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat sebagai dasar dalam menentukan bentuk intervensi. Data yang valid diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui keluarga maupun kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan penanganan.
“Data harus kita pastikan benar. Jangan sampai program sudah banyak, tetapi tidak tepat sasaran. Kita ingin setiap intervensi yang dilakukan benar-benar menyelesaikan persoalan di lapangan,” tegasnya.
Untuk itu, Pemkab Probolinggo akan terus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program yang berkaitan dengan pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Bupati Haris juga menegaskan bahwa penandatanganan komitmen bukan merupakan titik akhir. Komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah nyata dan terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Komitmen ini harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata. Kita tidak hanya berhenti pada rapat atau penandatanganan komitmen, tetapi harus ada hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data yang akurat serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, Pemkab Probolinggo berupaya memastikan berbagai intervensi pencegahan dan penanganan stunting berjalan lebih terarah, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
