Wali Kota Aminuddin Dorong Kemitraan Resmi Poklahsar dan SPPG
Probolinggo, Radarpatroli.com
Upaya memperluas pemasaran produk olahan hasil perikanan terus dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo. Salah satunya melalui temu bisnis antara Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) binaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) dengan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kegiatan yang dirangkai dengan pelatihan diversifikasi olahan ikan tersebut berlangsung di halaman Kantor DKPPP Kota Probolinggo, Jumat (25/9) pagi.
Kegiatan diikuti sejumlah kelompok tani, 14 Poklahsar dan 37 SPPG. Acara dibuka Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin, didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aries Santoso, serta narasumber dari Catering Toga Boga Ketapang, Dahniar Mudita.
Setibanya di lokasi, rombongan Wali Kota Aminuddin meninjau sejumlah stan Poklahsar binaan DKPPP. Beragam produk olahan ikan dipamerkan dan disuguhkan kepada para peserta.
Produk yang ditampilkan antara lain bakso taso, rolade, kaki naga, dimsum, nugget, sate lilit, abon ikan, otak-otak ikan dan berbagai jenis olahan ikan lainnya.
Kepala DKPPP Kota Probolinggo Fitriawati menjelaskan, temu bisnis tersebut menjadi salah satu langkah untuk mempertemukan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dengan mitra strategis, khususnya SPPG.
“Inisiatif tersebut bertujuan untuk menghubungkan para pengolah hasil perikanan dengan mitra strategis guna memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk,” ujar Fitriawati.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat. Produk olahan ikan yang beragam diharapkan dapat menjadi bagian dari penyediaan makanan bergizi.
“Selain fokus pada aspek ekonomi, program ini berupaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan olahan ikan yang variatif bagi program makan bergizi,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dukungan kepada pelaku usaha, menurutnya, perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari sarana produksi, akses permodalan hingga pemasaran.
“Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan frekuensi acara berskala nasional,” kata Dokter Aminuddin.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan sejumlah bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok penerima manfaat.
Bantuan CPCL alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa mesin pompa air diserahkan kepada 17 kelompok tani. Selain itu, bantuan alsintan berupa cultivator diberikan kepada Kelompok Tani Makmur Tani.
Sementara bantuan peralatan pengolahan ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan kepada Poklahsar Sumber Rejeki dan Poklahsar Jaya Utama I.
Selain itu, turut diserahkan bantuan satu pasang domba/kambing melalui pokok pikiran (pokir) kepada tiga orang penerima.
Penguatan kemitraan juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara SPPG dengan Poklahsar untuk pengadaan produk olahan hasil perikanan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dalam hubungan bisnis sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha pengolahan ikan di Kota Probolinggo.
Salah satu pelaku usaha, Sri Nurul dari Poklahsar Sumber Segoro, mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini telah menjalin kemitraan bisnis dengan empat SPPG yang berada di wilayah Kedopok, Kanigaran dan Jrebeng.
Namun, transaksi yang berjalan selama ini masih dilakukan secara langsung tanpa adanya ikatan kerja sama secara resmi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha apabila terjadi pembatalan pesanan secara sepihak.
“Selama ini transaksi dilakukan secara langsung tanpa ikatan resmi, sehingga sering terjadi pembatalan pesanan sepihak yang merugikan,” ungkap Sri Nurul.
Ia berharap fasilitasi dan mediasi dari dinas terkait dapat mendorong terbentuknya perjanjian kerja sama yang lebih formal antara Poklahsar dan SPPG.
“Melalui mediasi dari dinas terkait, saya berharap dapat segera menyepakati perjanjian kerja sama (MoU) yang lebih formal demi menjamin kepastian hukum usaha kami,” ujarnya.
Menurut Sri Nurul, keberadaan dokumen kerja sama resmi penting untuk memberikan kepastian bagi kedua belah pihak sekaligus mengantisipasi potensi kerugian finansial akibat pembatalan pesanan secara mendadak.
“Legalitas kontrak sangat penting untuk memperkuat stabilitas operasional para pengusaha lokal,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pelaku usaha kecil ke depan dapat terintegrasi dalam sistem kemitraan yang lebih teratur. Dengan demikian, hubungan antara pelaku usaha pengolahan ikan dan mitra penyedia makanan bergizi dapat berkembang secara berkelanjutan.
Kemitraan tersebut sekaligus diharapkan mampu memperluas pasar produk olahan ikan lokal, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta ikut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Probolinggo.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kota
