Dorong Infrastruktur Berkualitas, DPUPR Kabupaten Probolinggo Tingkatkan Kompetensi Tenaga Konstruksi
Probolinggo, Radarpatroli.com
Peningkatan kualitas pengadaan pekerjaan konstruksi menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar pelatihan teknis evaluasi kewajaran harga, perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta preferensi harga pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan konstruksi, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan yang digelar di ruang rapat Dam Banyubiru, Kantor DPUPR Kabupaten Probolinggo tersebut diikuti 30 peserta. Mereka terdiri atas tenaga estimator dari penyedia jasa konstruksi dan staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Pelatihan menghadirkan Mochamad Ridwan dari Universitas Bhayangkara Surabaya sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman teknis sekaligus memperkuat kemampuan peserta dalam menghadapi proses pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketepatan perhitungan biaya konstruksi, memperkuat akuntabilitas pengadaan, serta mendorong pemanfaatan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur daerah.
Materi yang diberikan meliputi tahapan dan prosedur evaluasi kewajaran harga, teknik pengambilan keputusan dalam menilai kewajaran penawaran, serta landasan hukum dan konsep dasar penggunaan produk dalam negeri.
Peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai anatomi biaya produksi untuk membedakan komponen dalam negeri dan luar negeri, ketentuan preferensi harga, formulasi perhitungan TKDN, simulasi perhitungan, hingga teknis penghitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA).
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda DPUPR Kabupaten Probolinggo, Cahyo Rachmad Dany, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis penyedia jasa konstruksi, khususnya dalam mengevaluasi kewajaran harga dan menghitung TKDN serta preferensi harga pada RAB pekerjaan konstruksi.
“Kegiatan ini bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Probolinggo serta mewujudkan penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Probolinggo yang berdaya saing,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan DPUPR Kabupaten Probolinggo, Ruli Nasrullah, menegaskan bahwa pekerjaan konstruksi memiliki karakteristik yang kompleks dan membutuhkan anggaran daerah dalam jumlah besar. Oleh karena itu, setiap tahapan perencanaan anggaran hingga pelaksanaan kontrak harus dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyusunan anggaran dan pelaksanaan kontrak harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas,” katanya.
Menurut Ruli, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan komponen penting dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya membutuhkan perhitungan yang teliti agar nilai pekerjaan sesuai dengan kebutuhan, spesifikasi teknis, serta kondisi harga yang wajar.
Ia menilai evaluasi kewajaran harga menjadi instrumen penting untuk memastikan penawaran penyedia dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mengantisipasi potensi permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
“Evaluasi kewajaran harga menjadi instrumen penting untuk menilai secara objektif apakah harga penawaran penyedia masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi yang tepat membantu meminimalkan risiko akibat penawaran yang terlalu rendah maupun pemborosan anggaran karena harga yang terlalu tinggi,” jelasnya.
Selain menitikberatkan pada kewajaran harga, pelatihan tersebut juga memperkuat pemahaman peserta mengenai perhitungan TKDN dan penerapan preferensi harga. Upaya ini diharapkan dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam belanja infrastruktur pemerintah sekaligus memberikan dampak positif bagi industri nasional dan perekonomian domestik.
Ruli menekankan bahwa pemahaman mengenai TKDN tidak boleh sebatas memenuhi persyaratan administratif. Perhitungan dan penerapannya harus dilakukan secara tepat sejak tahap perencanaan, penyusunan RAB, hingga evaluasi penawaran dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Pemahaman mengenai ketentuan TKDN tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan administrasi. Perhitungan dan penerapannya perlu dilakukan secara tepat sejak tahap perencanaan, penyusunan RAB hingga evaluasi penawaran sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.
Ia juga mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan pelatihan sebagai ruang memperdalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, bertukar pengalaman, serta mendiskusikan berbagai persoalan teknis yang kerap dihadapi di lapangan.
Menurutnya, kesamaan persepsi antara penyedia jasa konstruksi dan perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses pengadaan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Melalui pelatihan ini, kita diharapkan memiliki pemahaman yang seragam dan presisi dalam perhitungan TKDN serta penerapan preferensi harga. Ketentuan tersebut harus diimplementasikan dengan benar sejak tahap perencanaan anggaran, penyusunan RAB hingga penilaian penawaran, bukan sekadar menjadi formalitas di atas kertas,” pungkasnya.
Ruli turut berpesan agar para peserta menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber, memahami perkembangan regulasi terkini, serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Ia berharap pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga berkontribusi terhadap terbentuknya ekosistem pengadaan sektor konstruksi yang bersih dan berintegritas.
“Gunakan keahlian baru yang didapat dari pelatihan ini untuk membangun ekosistem pengadaan sektor konstruksi yang bersih, transparan, akuntabel serta memberikan ruang bagi pemanfaatan produk dalam negeri serta penguatan industri lokal,” pungkasnya.
Melalui pelatihan teknis ini, DPUPR Kabupaten Probolinggo berharap kualitas perencanaan dan evaluasi pengadaan pekerjaan konstruksi semakin meningkat. Dengan perhitungan yang tepat, penerapan regulasi yang konsisten, serta dukungan terhadap produk dalam negeri, pembangunan infrastruktur daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
