Digitalisasi Perlindungan Sosial Digenjot, Dinsos PPPA Kota Probolinggo Libatkan Masyarakat

Probolinggo, Radarpatroli.com

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial di Hall Majapahit, Balle Hinggil, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pendaftaran agen perlindungan sosial (Perlinsos), sekaligus mendorong pendataan yang lebih terintegrasi agar program bantuan sosial semakin tepat sasaran.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam memperkuat sistem pendataan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial berbasis digital. Melalui keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat, proses pendataan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta menjangkau warga yang membutuhkan.

Bimtek tersebut dihadiri Ketua TP PKK Kota Probolinggo dr. Evariani Aminuddin, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Probolinggo Retno Fadjar Winarti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aries Santoso, kepala perangkat daerah, camat, lurah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari Kelurahan Mangunharjo dan Kelurahan Kebonsari Kulon.

Selain itu, kegiatan juga melibatkan para ketua RT dan RW se-Kota Probolinggo yang mengikuti bimtek secara bergiliran. Keterlibatan mereka diharapkan mampu memperkuat pendampingan masyarakat, terutama dalam proses pendataan dan pendaftaran agen Perlinsos di lingkungan masing-masing.

Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo, Siti Romlah, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mendukung percepatan digitalisasi perlindungan sosial melalui perluasan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran agen Perlinsos.

Menurutnya, ketua RT dan RW memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan warga. Dengan keterlibatan mereka, proses pendataan dan pendampingan masyarakat diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, sehingga akses terhadap layanan perlindungan sosial semakin luas.

“Kami ingin mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya para ketua RT dan RW, agar dapat berperan aktif dalam mendukung proses pendataan dan membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” jelas Siti Romlah.

Ia menambahkan, Wali Kota Probolinggo berharap pengisian data Perlinsos dapat dirampungkan dalam kurun waktu satu bulan. Oleh karena itu, keterlibatan ketua RT dan RW menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung percepatan proses pendataan tersebut.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Probolinggo, dr. Evariani Aminuddin, mengapresiasi pelaksanaan bimtek yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Menurutnya, percepatan digitalisasi perlindungan sosial membutuhkan dukungan serta sinergi seluruh elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat di tingkat paling bawah.

Dr. Evariani menegaskan bahwa meskipun sistem digitalisasi tersebut merupakan program Kementerian Sosial, pemerintah daerah dan masyarakat tetap memiliki peran penting dalam menjembatani proses pendataan. Terlebih, data yang dihimpun nantinya juga akan terhubung dengan data yang dimiliki pemerintah daerah.

“Hari ini kita harus melakukan percepatan digitalisasi dalam perlindungan sosial. Bapak-Ibu perlu dipahami bahwa struktur organisasi pemerintahan hingga masyarakat memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Termasuk kita semua ini sebagai agen perubahan. Walaupun sistem ini merupakan program Kementerian Sosial, setidaknya kita bisa menjembatani proses pendataannya, karena data ini nantinya juga akan terhubung dengan data yang dimiliki daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintah dalam membantu memastikan data masyarakat tersusun dengan baik. Data dari tingkat lingkungan tersebut selanjutnya dapat diteruskan ke kelurahan hingga kecamatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan satu data Kota Probolinggo.

“Melalui bapak dan ibu semua, kita berharap dapat menghadirkan perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Tanpa perhatian dan keterlibatan bapak-ibu, mustahil kita bisa bersinergi untuk mewujudkan satu data Kota Probolinggo. Karena itu, kolaborasi ini perlu kita tekankan bersama agar data dapat dikelola secara sistematis dan baik,” tambah dr. Evariani.

Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Probolinggo, Retno Fadjar Winarti, menjelaskan bahwa bimtek tersebut bertujuan mempersiapkan para agen Perlinsos agar mampu mendampingi masyarakat, terutama kelompok rentan yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4.

Kelompok masyarakat tersebut menjadi perhatian khusus karena sebagian di antaranya masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses teknologi digital. Kondisi seperti tidak memiliki perangkat gawai maupun terbatasnya akses internet berpotensi menyulitkan mereka dalam mengakses layanan perlindungan sosial.

Melalui keberadaan agen Perlinsos, masyarakat yang mengalami keterbatasan akses teknologi diharapkan tetap memperoleh pendampingan. Para agen nantinya diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dan sistem digital yang dikembangkan pemerintah pusat, sehingga proses pendataan dan akses layanan dapat berjalan lebih inklusif.

Retno juga menjelaskan bahwa sistem baru yang dibangun pemerintah pusat mengedepankan prinsip “single data” atau satu data terintegrasi dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui sistem tersebut, data kependudukan dapat dihubungkan dengan berbagai instansi nasional untuk mendukung proses verifikasi dan pemutakhiran data.

“Melalui bimtek ini, para agen diharapkan memahami mekanisme pendampingan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan bantuan dalam mengakses layanan digital. Dengan sistem data yang terintegrasi dan dukungan pendampingan di lapangan, proses verifikasi diharapkan dapat berjalan lebih baik,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Dinsos PPPA Kota Probolinggo berharap sinergi antara perangkat daerah, pendamping sosial, serta ketua RT dan RW dapat mempercepat digitalisasi perlindungan sosial. Pendataan yang terintegrasi, akurat, dan didukung pendampingan langsung di lapangan diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial sekaligus memperluas akses pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Reporter : Sayful

Sumber Berita : Kominfo Kota