Ormas Tapal Kuda Nusantara Meminta MK Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kegaduan Di Tengah Masyarakat, Terkait Putusan Ijasah Gibran
Probolinggo, Radarpatroli
Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga kini belum menemukan titik terang. Dewan Pimpinan Pusat Tapal Kuda Nusantara (DPP TKN) menilai, kegaduhan yang terjadi saat ini tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang di nilai menggantung dan menimbulkan multitafsir.
Dalam pernyataan sikapnya, Sekjen DPP TKN menegaskan bahwa Putusan MK No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 bukan menyelesaikan masalah, melainkan justru menciptakan masalah baru yang lebih besar, dan kalau di biarkan berlarut larut kami yakin akan ada konflik antara masyarakat.
“Kami mempunyai keyakinan, kalau masalah ijazah Gibran di biarkan liar seperti saat ini, jangan salahkan rakyat jika nantinya akan terpecah pecah,”ujar Kamari.Se, Sekjen DPP TKN.
Kamari menambahkan, Putusan MK ini terkesan ambigu, multitafsir, di satu sisi, amar putusan berkata permohonan tidak dapat diterima. Di sisi lain, pertimbangannya berkata tidak ditemukan bukti ijazah setara SMA. Amar bilang A, pertimbangan terkesan bilang B, putusan inilah yang membuat Rakyat bingung, sehingga negara gaduh,” ujar Sekjen DPP TKN dalam keterangannya.
Kamari menilai, putusan MK yang terkesan ambigu ini di jadikan celah bagi mereka yang menginginkan Indonesia hancur, “kami meminta Presiden Prabowo untuk segera turun tangan, jangan hanya diam seakan akan Presiden Prabowo di untungkan dalan hal ini, tolong ingat itu pak, jaga Indonesia, jaga NKRI ini jangan sampai di rusak oleh mereka mereka yang menginginkan NKRI bercerai berai,”tegas Kamari dalan pernyataannya.
Dan juga dalam konfrensi pers ini, Kamari menyinggung keberadaan Mahkamah Konstitusi di negara ini, beliau menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) di negara ini merupakan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga konstitusi, seharusnya MK memberikan kepastian hukum yang tuntas dan jelas, bukan justru memberikan putusan yang bisa ditafsirkan beragam oleh publik.
“Sebagai penjaga konstitusi, MK seharusnya menutup polemik, bukan membuka polemik baru yang tidak ada ujungnya. Putusan menggantung ini yang membuat rakyat terbelah, wibawa Wakil Presiden dipertanyakan setiap hari, dan stabilitas nasional terganggu,” tegas Kamari.Se, Sekjen DPP TKN menjelaskan.
Akibat putusan tersebut, Kamari sebagai Sekjen DPP TKN menyebut kegaduhan kini bergeser ke mana-mana, mulai dari DPR RI, Mahkamah Agung, hingga PTUN, tanpa ada satu pun lembaga yang berani memberi kejelasan final kepada rakyat.
Oleh karena itu melalui Sekjenya, Ormas TKN menyampaikan tiga tuntutan utama:
1.MK Jangan Cuci Tangan karena mereka yang memulai dan mereka jugalah yang harus mengakhiri kegaduhan ini.
2.MK Harus Memberi penjelasan resmi kepada publik, bahwa putusan hakim merupakan hal mutlak yang harus di laksanakan sebagai pijakan bagi masyarakat dalam bernegara, bukan malah sebaliknya, pertimbangan Hakim di jadikan pijakan dalam bertatanegara.
Terakhir dalam konpres yang di lakukan kemarin, Kamari SE, sebagai Sekjen DPP TKN menyampaikan kepada semua penyelenggara negara dan juga kepada semua elit Partai, agar lebih mengedepankan kepentingan rakyat dari pada berebut kekuasaan.
(Tim)
