Demi Rasa Keadilan, Ketua Umum Ormas Tapal Kuda Nusantara Mendesak Pemeriksaan Legalitas Ijazah Semua Anggota DPR RI
Probolinggo, Radarpatroli
Dewan Pimpinan Pusat Tapal Kuda Nusantara (DPP TKN) menyatakan sikapnya terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terus digulirkan pasca Putusan MK No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam kesempatan ini Ketua Umum DPP Tapal Kuda Nusantara Prasetyo Eko Karso menegaskan, jika standar yang dipakai untuk memakzulkan Gibran adalah persoalan keabsahan ijazah, maka standar yang sama harus berlaku adil untuk semua pejabat negara, tanpa terkecuali.
“Kami tidak menolak penegakan hukum. Tapi hukum itu harus adil dan tidak tebang pilih. Kalau Gibran harus diperiksa ijazahnya sampai ke akar-akarnya, maka semua anggota DPR RI yang hari ini lantang bicara soal pemakzulan juga harus diperiksa ijazahnya,” tegas Prasetyo Eko Karso, Ketua Umum DPP TKN dalam pernyataan resmi, Kamis (12/11/2026).
Pria yang akran di panggil Abah Eko ini menegaskan, sangat tidak adil jika pemakzulan hanya menyasar satu orang, sementara ada 580 anggota DPR RI yang duduk di Senayan dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan belum pernah diverifikasi secara terbuka ke publik.”Kita tidak boleh pakai standar ganda, jangan sampai ijazah Gibran dibedah habis-habisan, tapi ijazah anggota DPR yang teriak-teriak pemakzulan tidak pernah dibuka, Rakyat berhak tahu, siapa saja yang ijazahnya asli, siapa yang abal-abal,” ujarnya.
Sebagai salah satu Ormas Pendukung Prabowo Gibran 1 putaran 2024 kemarin, Eko menilai bahwa efek dari pemakzulan Gibran akan sangat berbahaya bagi stabilitas negara. Jika Wapres bisa dimakzulkan hanya berdasarkan tafsir pertimbangan putusan yang amarnya saja sudah ditolak, maka ke depan setiap pejabat bisa dimakzulkan dengan cara yang sama.”Efeknya bukan hanya ke Gibran, Efeknya ke seluruh sistem ketatanegaraan kita, Hari ini Gibran, besok bisa Presiden, besoknya lagi bisa Gubernur, Bupati, bahkan anggota DPR sendiri, kalau hal itu terjadi mau jadi apa Negara kita ini, bisa jadi negara kita ini akan jadi negara pemakzulan, bukan negara hukum,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini Prasetyo Eko Karso juga menyampaikan, tuntutan kepada pihak penyelengara negara untuk menghentikan perilaku standar ganda yang selama ini di lakukan,”hentikan Standar Ganda,
Jika DPR serius soal keaslian ijazah, DPP TKN menantang DPR untuk membuka dan memverifikasi seluruh ijazah 580 anggota DPR RI ke publik, lengkap dengan legalisir dari lembaga pendidikan yang mengeluarkan,”ujarnya
Sebagai anak bangsa dan sekaligus pemimpin Ormas pemenangan Prabowo Gibran 1 putaran 2024, Eko juga menegaskan bahwa Jangan pernah Jadikan Ijazah Sebagai Alat tawar Politik,”Persoalan ijazah jangan dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik, Kalau memang mau bersih-bersih, bersihkan semuanya dari atas sampai bawah, bukan hanya satu orang,”tegasnya.
Eko mengingatkan bahwa Ormas Tapal Kuda Nusantara yang dia pimpin masih setia kepada Prabowo-Gibran, Tapi kesetiaan kami adalah kesetiaan kepada keadilan, Kalau mau adil, periksa semua. Kalau tidak berani periksa semua, jangan sok bersih hanya untuk memakzulkan Gibran,” pungkasnya.
Terakhir Abah Eko mengajak kepada seluruh pengurus, anggota, serta relawan yang ada di daerah untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan terus mengawal proses ini secara damai, namun tetap kritis terhadap setiap upaya politisasi hukum.
(Tim)
