Gelar Pers Release Bersama Awak Media dan Organisasi Masyarakat, Pemkot Probolinggo Perkuat Transparansi dan Pelayanan Publik Berbasis Data
Probolinggo, Radarpatroli.com
Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta mendorong tata kelola pemerintahan berbasis data. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan “Pers Release” bersama awak media dan organisasi masyarakat yang digelar di Paseban Sena, Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan insan pers serta berbagai elemen masyarakat. Sejumlah program, inovasi pelayanan publik, capaian perangkat daerah hingga penguatan pengelolaan data pemerintahan dipaparkan dalam forum tersebut. Kegiatan juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada awak media menyampaikan pertanyaan secara langsung.

Dalam pemaparannya, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, Ir. Retno Fadjar Winarti, menyampaikan sejumlah kategori penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan kontribusi perangkat daerah maupun masyarakat.
Kategori penghargaan tersebut meliputi apresiasi perangkat daerah teraktif dalam publikasi konten digital, perangkat daerah teraktif dalam program Jaga Kota, perangkat daerah terbaik dalam pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR!, konten digital terbaik We Love Cities 2026, serta karya fotografi terbaik dalam kampanye lingkungan tahun 2026.
Retno menjelaskan, pemberian penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja, kreativitas dan inovasi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Probolinggo terus mendorong penguatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagai langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan berbasis data.
“Satu Data Indonesia bukan sekadar mengumpulkan data dari masing-masing perangkat daerah, melainkan memastikan data yang dihasilkan memiliki standar yang jelas, akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Retno.

Ia menerangkan, berbagai aktivitas perangkat daerah, mulai dari komunikasi digital, pelaksanaan program Jaga Kota hingga pengelolaan pengaduan masyarakat, menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pembangunan.
Melalui apresiasi publikasi konten digital, pemerintah ingin membangun budaya komunikasi pemerintahan yang lebih terbuka, informatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Perangkat daerah diharapkan mampu memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi program, kegiatan pembangunan dan pelayanan publik secara cepat, menarik serta mudah dipahami masyarakat.
Sementara melalui program Jaga Kota, Retno menegaskan bahwa menjaga wajah dan kualitas lingkungan perkotaan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya satu atau dua perangkat daerah. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh jajaran pemerintah agar lingkungan Kota Probolinggo tetap tertib, bersih, indah, aman dan nyaman.
Selain itu, penghargaan pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! menjadi pengingat bahwa setiap laporan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut secara serius.
“Pemerintah harus hadir dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jangan sampai pengaduan hanya berhenti sebagai laporan administrasi, tetapi harus benar-benar ditindaklanjuti hingga menghasilkan penyelesaian,” tegasnya.
Retno juga menjelaskan bahwa penghargaan terkait We Love Cities 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap kreativitas dan partisipasi berbagai pihak dalam mempromosikan potensi serta kegiatan daerah melalui media digital dan karya fotografi.
Menurutnya, kampanye internasional We Love Cities menjadi kesempatan bagi Kota Probolinggo untuk memperkenalkan berbagai inisiatif dan komitmen dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan.
Kampanye tersebut bukan semata-mata tentang kompetisi atau memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga menjadi ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, dukungan dan masukan demi pembangunan kota yang lebih baik.
Karena itu, Retno mengajak seluruh masyarakat, mulai dari perangkat daerah, pelajar, mahasiswa, komunitas, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan hingga seluruh warga untuk ikut berpartisipasi menyukseskan kampanye tersebut.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah mengambil peran aktif dalam menyosialisasikan We Love Cities 2026 agar informasi tidak hanya berhenti pada publikasi media sosial pemerintah, tetapi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Masyarakat dapat mengakses portal resmi Pemerintah Kota Probolinggo melalui probolinggokota.go.id untuk memperoleh informasi lebih lanjut.
Sementara itu, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama awak media dan organisasi masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Probolinggo, Lucia Aries Yulianti, menjelaskan sejumlah upaya pemerintah dalam memperkuat integrasi layanan pengaduan, transformasi digital serta pelayanan publik yang inklusif.
Lucia menyampaikan bahwa terdapat integrasi antara UKP 4 dengan layanan pengaduan SP4N-LAPOR! yang berada di bawah Kementerian PAN-RB.

Dalam hal tersebut, Diskominfo memiliki peran melakukan pemantauan, mengingatkan perangkat daerah, memberikan arahan serta membantu koordinasi apabila terdapat persoalan yang membutuhkan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Selain itu, Diskominfo juga menjalankan fungsi sebagai “digital enabler” melalui publikasi dan sosialisasi secara luas untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap berbagai persoalan lingkungan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya maupun sektor lainnya.
Namun, menurut Lucia, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk awak media, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), lembaga kemasyarakatan dan seluruh pemangku kepentingan.
“Tujuan terbesarnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak,” jelas Lucia.
Dalam kesempatan tersebut, Lucia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas.
Ia menjelaskan bahwa berbagai program dan layanan pemerintah diarahkan agar dapat diakses seluruh kalangan, termasuk masyarakat penyandang disabilitas.
Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah fitur pembaca suara pada website pemerintah. Fitur tersebut memungkinkan masyarakat dengan keterbatasan penglihatan mengakses berita, informasi pelayanan maupun data melalui suara.
Selain fasilitas digital, sejumlah organisasi perangkat daerah juga didorong menyediakan sarana pendukung, seperti kursi roda, marka khusus serta infrastruktur berupa jalur bidang miring untuk memudahkan akses masyarakat penyandang disabilitas.
Lucia menambahkan, perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak hanya diwujudkan melalui fasilitas fisik, tetapi juga dengan memberikan ruang dan kesempatan yang sama dalam berbagai sektor pembangunan maupun kegiatan masyarakat.

Pada sesi dialog berikutnya, Rafael dari Media Berita Jatim mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana Pemerintah Kota Probolinggo memastikan program Satu Data Indonesia tidak hanya menjadi dokumen administrasi, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, Lucia Aries Yulianti, menjelaskan bahwa portal Satu Data Kota Probolinggo telah memuat sekitar 13 ribu daftar data terbuka yang dapat diakses masyarakat maupun pihak-pihak yang membutuhkan.
Ia juga memaparkan peningkatan nilai evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Pada tahun sebelumnya, nilai yang diperoleh sebesar 70,8, sedangkan pada tahun 2026 meningkat menjadi 80,25. Sementara itu, nilai indeks simpul jaringan geospasial juga mengalami peningkatan dari 2,4 menjadi 3,26.
Menurut Lucia, peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Dalam pelaksanaannya, Diskominfo bertindak sebagai walidata pemerintah daerah yang bertugas mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pendistribusian data kepada seluruh pihak atau pemangku kepentingan yang membutuhkan. Sementara untuk data yang tidak bersifat terbuka, terdapat mekanisme khusus dalam proses aksesnya.
Ia menegaskan, data yang akurat dan terintegrasi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan ketepatan sasaran dalam perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.

Dengan dukungan data yang valid, pemerintah dapat meminimalkan kesalahan dalam menentukan penerima bantuan, menyusun skala prioritas pembangunan maupun merancang program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lucia memberikan contoh pemanfaatan data dalam program perlindungan sosial. Melalui data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengetahui cakupan penerima manfaat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan peningkatan pelayanan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, data juga dapat digunakan untuk memetakan potensi ekonomi masyarakat, termasuk jumlah dan lokasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di setiap kelurahan.
Sebagai contoh, pemerintah dapat mengetahui persebaran pelaku usaha marning di Kelurahan Wiroborang maupun pelaku usaha rengginang di wilayah lainnya melalui pemetaan berbasis geospasial.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui potensi ekonomi masyarakat secara lebih terperinci sekaligus menghindari tumpang tindih maupun duplikasi data.
“Ketika data yang kita miliki akurat dan benar-benar berbasis data, maka perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan program dapat lebih tepat sasaran. Tidak ada lagi tumpang tindih maupun duplikasi data,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemetaan data tersebut juga memudahkan pemerintah dalam menentukan kebijakan pemberian bantuan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun melalui anggaran APBD.
Dengan pengelolaan data yang semakin baik, setiap keputusan atau “decision making” Pemerintah Kota Probolinggo diharapkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang layak mendapatkan bantuan, insentif dan berbagai manfaat dari program pemerintah.
Melalui kegiatan “Pers Release’ tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo berharap komunikasi dan sinergi bersama awak media, organisasi masyarakat serta seluruh elemen masyarakat semakin kuat.
Keterbukaan informasi, penguatan layanan pengaduan, pelayanan ramah disabilitas, transformasi digital serta pemanfaatan data yang akurat diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Sayful
Editor : Yuris
