Dinsos Kabupaten Probolinggo Sosialisasikan BLT DBHCHT 2027, Anggaran Turun Menjadi Rp7,8 Miliar untuk 20.520 Penerima

0
IMG-20261117-WA0065
Bagikan

Probolinggo, Radarpatroli.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai mematangkan persiapan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun Anggaran 2027. Langkah awal dilakukan dengan menggelar sosialisasi mekanisme dan persyaratan pengusulan calon penerima bantuan kepada pemerintah desa, kecamatan serta sejumlah pihak terkait.

Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (17/11/2026). Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme pengusulan, kelengkapan administrasi hingga proses verifikasi calon penerima agar penyaluran bantuan nantinya berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Teknis BLT DBHCHT 2026, para camat dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan, 283 perangkat desa, 15 penanggung jawab Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), serta Manajer Kasus (MK) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Probolinggo.

Sosialisasi dibuka oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Probolinggo, Agus Mukson, didampingi Sekretaris Dinsos Kabupaten Probolinggo, Siti Mariam. Sementara materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber dari Dinsos Kabupaten Probolinggo dan Polres Probolinggo.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinsos Kabupaten Probolinggo, Siti Mariam, menegaskan pentingnya ketelitian pemerintah desa dalam proses pengusulan calon penerima bantuan. Menurutnya, setiap calon penerima harus memenuhi kriteria dan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

Terlebih, alokasi anggaran BLT DBHCHT yang dikelola Dinsos Kabupaten Probolinggo pada 2027 mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2026, anggaran BLT DBHCHT mencapai Rp12.748.193.100. Sedangkan pada 2027, anggaran yang dialokasikan menjadi Rp7.800.000.000.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap perangkat desa dapat memenuhi kelengkapan berkas calon penerima BLT sesuai kriteria. Selanjutnya, akan dilaksanakan desk berkas pada awal 2027 agar data penerima benar-benar tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Probolinggo, Agus Mukson, menyampaikan bahwa Pemkab Probolinggo merencanakan pemberian BLT DBHCHT kepada sebanyak 20.520 penerima manfaat pada tahun 2027.

Masing-masing penerima direncanakan memperoleh bantuan sebesar Rp355.000 yang akan disalurkan satu kali pada awal tahun.

“Pemerintah Kabupaten Probolinggo merencanakan BLT DBHCHT bagi 20.520 penerima manfaat pada tahun 2027. Masing-masing penerima direncanakan memperoleh bantuan sebesar Rp355.000 yang akan disalurkan satu kali pada awal tahun,” katanya.

Agus menjelaskan, program BLT DBHCHT merupakan bagian dari kegiatan pembinaan lingkungan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024. Program tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

“Berdasarkan PMK Nomor 72 Tahun 2024, bantuan sosial ini merupakan salah satu bentuk pembinaan lingkungan sosial dalam rangka pemulihan perekonomian daerah. Tujuannya untuk mendukung optimalisasi kesejahteraan masyarakat, terutama memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agus menyebut Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu daerah penghasil tembakau yang memiliki sejumlah pabrik rokok memberikan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung dari sektor industri hasil tembakau.

Sasaran penerima bantuan tidak hanya buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, tetapi juga mencakup sejumlah kelompok masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Di antaranya buruh tani cengkeh, balita stunting, keluarga berisiko stunting, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB), penyintas Tuberkulosis (TBC), anak terlantar dalam penanganan LKSA, serta pekerja pabrik rokok nonburuh.

Pada tahun ini, tercatat terdapat 15 pabrik rokok dan 14 kecamatan penghasil tembakau yang menjadi bagian dari sasaran program BLT DBHCHT. Pendataan terhadap kelompok penerima tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan.

Agus juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat, khususnya kepala desa dan lurah, agar memahami mekanisme pelaksanaan program serta menjalankan proses pengusulan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Saya berharap seluruh pihak yang terlibat, terutama kepala desa dan lurah, dapat memahami mekanisme pelaksanaan program serta menjalankan proses pengusulan sesuai aturan. Ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar bantuan tidak salah sasaran,” harapnya.

Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Probolinggo berharap seluruh tahapan persiapan administrasi dan pendataan calon penerima BLT DBHCHT 2027 dapat diselesaikan sesuai jadwal. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dinsos, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, LKSA dan seluruh unsur terkait.

Dengan persiapan yang dilakukan sejak dini, penyaluran BLT DBHCHT pada awal 2027 diharapkan dapat berjalan lancar, transparan dan tepat sasaran, sehingga manfaat bantuan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo yang berhak menerima.

Reporter : Sayful

Sumber Berita : Kominfo Kab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kalau Wartawan Jangan Copas Lahhhh!!!