DPRD Kota Probolinggo Perkuat Pelindungan Produk Lokal, Wakil Ketua II DPRD Santi Wilujeng Prastyani Sampaikan Empat Poin Jawaban
Probolinggo, Radarpatroli.com
DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban DPRD terhadap Pendapat Wali Kota tentang satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD, serta Penyampaian Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tentang dua Raperda Kota Probolinggo.

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, Rabu (18/11/2026), dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, didampingi Wakil Ketua II DPRD Santi Wilujeng Prastyani. Kegiatan itu juga dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Hj. Ina Dwi Lestari beserta sejumlah undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng Prastyani menyampaikan jawaban DPRD atas pendapat Wali Kota terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.
Dalam penyampaiannya, Santi mengapresiasi sambutan baik, dukungan, serta tanggapan konstruktif yang telah diberikan Wali Kota beserta jajaran Pemerintah Kota Probolinggo terhadap usulan Raperda tersebut.
Menurutnya, kesepahaman antara legislatif dan eksekutif mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual menjadi modal positif untuk menghadirkan regulasi yang berpihak pada kreativitas, inovasi, serta penguatan ekonomi lokal masyarakat Kota Probolinggo.
Menanggapi empat poin pertanyaan dan catatan kritis yang disampaikan Wakil Wali Kota pada rapat paripurna sebelumnya, DPRD memberikan sejumlah penjelasan, mulai dari dasar pembentukan Raperda, jangkauan fasilitasi, keberlanjutan pendanaan hingga upaya meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual.
Pertama, terkait dasar pertimbangan penyusunan Raperda, Santi menjelaskan bahwa regulasi tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pembentukannya mengacu pada Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-1.PP.04.02 Tahun 2026 tentang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah di Bidang Kekayaan Intelektual, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.4.1/2/013/2026 tentang Percepatan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.
Melalui regulasi tersebut, DPRD ingin memastikan potensi kekayaan intelektual daerah mendapatkan perlindungan, khususnya kekayaan intelektual komunal dan indikasi geografis yang menjadi identitas serta kebanggaan Kota Probolinggo.
Beberapa potensi yang menjadi perhatian di antaranya ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, adat istiadat, serta produk khas daerah seperti Mangga Arumanis Probolinggo dan anggur. Pelindungan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian produk sekaligus meningkatkan daya saing dan nilai ekonominya.
Kedua, mengenai jangkauan fasilitasi, DPRD menegaskan bahwa sasaran utama Raperda adalah masyarakat, pelaku usaha, dan kreator yang berdomisili maupun menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kota Probolinggo.
Fokus tersebut disesuaikan dengan kewenangan otonomi daerah dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga bantuan pendaftaran hingga pemberdayaan kekayaan intelektual dapat diberikan secara tepat sasaran.
Meski demikian, Raperda tetap membuka peluang kerja sama dengan masyarakat luar daerah yang memiliki keterkaitan usaha, investasi, maupun kolaborasi dengan pelaku lokal, sepanjang memberikan manfaat ekonomi dan pelestarian budaya bagi Kota Probolinggo.
Ketiga, terkait keberlanjutan pendanaan di tengah keterbatasan fiskal daerah, DPRD memandang fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual sebagai investasi jangka panjang bagi kemandirian ekonomi masyarakat.
Perencanaan anggaran akan dilakukan secara proporsional dan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan skala prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Selain bantuan biaya pendaftaran, keberlanjutan program juga diarahkan melalui penguatan pendampingan, literasi, serta pembangunan sistem informasi terpadu pada perangkat daerah terkait. Dengan demikian, pelaksanaan program diharapkan tetap berjalan efektif tanpa membebani kemampuan keuangan daerah.
Keempat, DPRD menekankan bahwa pelindungan kekayaan intelektual tidak boleh berhenti pada penerbitan sertifikat semata. Lebih dari itu, harus ada upaya hilirisasi dan komersialisasi agar kekayaan intelektual yang telah dilindungi mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Untuk mewujudkannya, diperlukan integrasi program antarperangkat daerah yang membidangi koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Bentuk dukungan yang diharapkan meliputi inkubasi bisnis, peningkatan kualitas dan kemasan produk, fasilitasi akses permodalan, hingga promosi produk ber-KI melalui berbagai pameran dan pengadaan barang maupun jasa pemerintah.
DPRD juga mendorong adanya pelindungan hukum terhadap praktik pembajakan dan persaingan usaha tidak sehat. Sementara kekayaan intelektual komunal seperti seni budaya, kerajinan, dan produk khas daerah diharapkan dapat dikembangkan untuk menggerakkan sektor pariwisata serta ekonomi berbasis komunitas.

Santi menegaskan, berbagai masukan dan penyempurnaan terhadap Raperda tersebut selanjutnya akan dibahas secara mendalam dan komprehensif melalui Panitia Khusus (Pansus) bersama tim eksekutif serta perangkat daerah terkait.
Ia berharap pembahasan bersama tersebut dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, memberikan kepastian pelindungan, serta membawa manfaat nyata bagi kreativitas dan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.
“Semoga ikhtiar kita bersama ini senantiasa mendapat bimbingan dan ridho dari Allah SWT demi terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo,” ujar Santi Wilujeng Prastyani dalam penyampaian jawaban DPRD.
Rapat paripurna tersebut juga mengagendakan Penyampaian Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tentang dua Raperda Kota Probolinggo sebagai bagian dari tahapan pembahasan produk hukum daerah antara legislatif dan eksekutif.
Penulis : Sayful
Editor : Yuris
