Enam Fraksi DPRD Soroti APBD 2027, Bupati Haris Paparkan Jawaban Soal Infrastruktur hingga Kemandirian Fiskal

0
WhatsApp-Image-2026-11-18-at-14.50.06-2-1536x1152
Bagikan

Probolinggo, Radarpatroli.com

Sejumlah persoalan strategis dalam pembangunan daerah menjadi sorotan DPRD Kabupaten Probolinggo saat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (18/11/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma tersebut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dalam penyampaiannya, Bupati yang akrab disapa Gus Haris tersebut menanggapi berbagai catatan, kritik dan masukan dari enam fraksi DPRD. Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian hingga pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Menjawab Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, Pemkab Probolinggo menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2027 didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Prioritas pembangunan diarahkan pada penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pemerataan pembangunan infrastruktur hingga wilayah pedesaan.

Selain itu, penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan juga menjadi perhatian melalui dukungan anggaran untuk penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alat pertanian serta alat tangkap perikanan secara bertahap.

Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah melakukan sejumlah langkah, di antaranya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), optimalisasi retribusi, digitalisasi layanan, pemutakhiran data potensi pajak serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Terkait penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selama masa transisi, pelayanan kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan melalui penguatan standar operasional prosedur (SOP) dan pembagian tugas yang jelas.

Pengisian jabatan juga dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel berdasarkan kompetensi melalui manajemen talenta ASN yang telah memperoleh persetujuan BKN.

Sementara menjawab PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemkab Probolinggo mengakui ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam APBD 2027 masih mencapai 78 persen. Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2026 seiring meningkatnya PAD.

Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat. Di tengah penurunan transfer pusat dan kebijakan efisiensi anggaran, program strategis, mandatory spending serta pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.

Penyusunan APBD 2027 juga berpedoman pada sejumlah regulasi, di antaranya PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026. Setiap kegiatan diarahkan memiliki keluaran konkret dan indikator kinerja yang terukur.

Menanggapi PU Fraksi Partai Gerindra, Pemkab Probolinggo memaparkan sejumlah strategi peningkatan PAD sekaligus pengendalian belanja daerah.

Efisiensi belanja operasi dilakukan melalui pembatasan honorarium dan tim kegiatan, pengurangan belanja pemeliharaan serta operasional kantor, hingga pembatasan paket pertemuan yang tidak berdampak langsung terhadap hasil kegiatan.

Untuk pembangunan infrastruktur jalan, APBD 2027 mengalokasikan anggaran sebesar Rp60.543.796.701.

Pemerataan pembangunan desa juga diperkuat melalui Dana Afirmasi Desa sebesar Rp100 juta per desa serta bantuan keuangan khusus kepada desa untuk mendukung pembangunan fisik.

Dukungan terhadap petani, nelayan dan ketahanan pangan turut dialokasikan melalui perangkat daerah terkait. Sementara belanja wajib pendidikan mencapai 32,01 persen. Adapun anggaran kesehatan diarahkan untuk pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, peningkatan sarana puskesmas, pelayanan RSUD serta akses kesehatan bagi masyarakat miskin.

Berikutnya, menjawab PU Fraksi Partai NasDem, Pemkab Probolinggo menjelaskan bahwa komposisi belanja modal dalam APBD 2027 masih relatif kecil dibandingkan belanja lainnya sehingga akan menjadi bahan evaluasi dan penyesuaian.

Belanja pegawai dialokasikan sebesar 33,53 persen dan masih berpotensi berubah mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

Di sektor pariwisata, pemerintah terus mengembangkan program SAE Wisata dengan target 100 event setiap tahun melalui tiga kluster, yakni Bromo, Bentar dan Bermi.

Strategi promosi dilakukan melalui The Seven Festival yang mengangkat potensi wisata alam, budaya dan olahraga.

Hasilnya, Seven Lakes Festival 2025 mencatat 8.478 kunjungan wisatawan dengan estimasi perputaran ekonomi mencapai Rp1.271.700.000. Sementara Seven Beaches Festival 2026 mencatat sekitar 40.609 kunjungan wisatawan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar masyarakat tetap menjadi prioritas, termasuk penganggaran hibah dan bantuan sosial yang mengacu pada usulan Musrenbang serta ketentuan perundang-undangan.

Dalam tanggapan terhadap PU Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab Probolinggo mengakui penurunan transfer ke daerah berdampak terhadap pengurangan belanja perangkat daerah. Karena itu, target program akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Pemerintah juga memaparkan bahwa alokasi belanja modal dalam Rancangan APBD 2027 sebesar 6,7 persen. Sementara realisasi pemenuhan belanja infrastruktur publik baru mencapai 25,84 persen dari ketentuan mandatory spending sebesar 40 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian alokasi belanja dengan kebutuhan pembangunan dan target program.

Selain itu, keberlanjutan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan tetap diupayakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dalam Rancangan APBD 2027, bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp261.940.695.302 atau 10,11 persen, yang meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan khusus kepada desa melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

Sementara itu, menjawab PU Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pemkab Probolinggo menjelaskan bahwa penyusunan dokumen APBD dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan format yang seragam secara nasional.

Penurunan pendapatan daerah dibandingkan KUA-PPAS dipengaruhi berkurangnya transfer pemerintah pusat, termasuk Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Adapun target PAD dalam Rancangan KUA-PPAS sebesar Rp458,79 miliar. Setelah melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar), target tersebut mencapai Rp484.632.708.760.

Terkait pengembangan badan usaha milik daerah, Pemkab Probolinggo merencanakan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Perusda Rengganis dan PDAM pada 2027.

Sedangkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di bidang pariwisata, pelaksanaan Seven Beaches Festival 2026 menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp14.141.190.852. Untuk tahun 2027, The Seven Festival direncanakan berlangsung di Kluster Bermi dengan dukungan anggaran sebesar Rp370 juta.

Pemerintah berharap keberlanjutan kegiatan pariwisata tersebut mendapatkan dukungan seluruh pihak agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Melalui jawaban terhadap enam fraksi DPRD tersebut, Pemkab Probolinggo menegaskan komitmennya untuk menyusun APBD 2027 secara terukur, transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.

Berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD diharapkan menjadi bahan penyempurnaan rancangan anggaran agar setiap alokasi belanja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Reporter : Sayful

Sumber Berita : Kominfo Kab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kalau Wartawan Jangan Copas Lahhhh!!!