BPPKAD Kabupaten Probolinggo Gelar Sosialisasi Aplikasi Perpajakan (Coretax)
Probolinggo, Radarpatroli
Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar sosialisasi aplikasi perpajakan (Coretax) pada Rabu dan Kamis, 5-6 Februari 2025 di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo. Kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Operator yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani, yang mengungkapkan bahwa tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada petugas yang menangani pajak mengenai aplikasi Coretax dan tata cara pelaporan SPT masa. Selama dua hari tersebut, peserta mendapatkan materi dari narasumber yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Probolinggo, termasuk pemahaman aplikasi Coretax, pelaporan SPT masa, dan regulasi perpajakan yang berlaku.
Plt Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD, Suasono Edy, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan para bendahara pengeluaran dan operator yang terlibat dalam pengelolaan pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses aplikasi pajak terbaru, Coretax, dan cara pelaporannya.
Sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian pelaporan pajak yang tertib, BPPKAD juga memberikan penghargaan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil melaporkan SPT Masa Instansi Terbaik. RSUD Tongas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Dinas Sosial (Dinsos) mendapatkan penghargaan atas dedikasi dan disiplin dalam pelaporan pajak.
Dalam kesempatan tersebut, Kristiana Ruliani juga menyampaikan pentingnya penerimaan pajak untuk mendanai berbagai program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo. Tahun 2025, Kabupaten Probolinggo akan menerima alokasi dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp 132.834.272.000. Dana ini akan digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan, seperti belanja jasa tenaga honorer, belanja alat tulis kantor (ATL), kegiatan infrastruktur, dan lainnya.
“Penerimaan pajak ini sangat vital untuk mendukung berbagai program yang ada di APBD. Oleh karena itu, pengelola keuangan daerah harus memastikan bahwa pemotongan dan pemungutan pajak pusat dilakukan secara tertib dan benar,” kata Kristiana.
Kristiana menambahkan, untuk mendukung kelancaran program-program daerah, pengelolaan pajak yang tertib sangat diperlukan. Pada tahun 2024, Pemkab Probolinggo telah melakukan pemotongan dan pemungutan pajak pusat, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 28, dengan total sebesar Rp 63.233.591.426.
Namun, jumlah ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang diharapkan pada tahun 2025. Untuk itu, Kristiana mengimbau agar semua pihak, terutama bendahara pengeluaran, melakukan pemungutan dan pemotongan pajak dengan tertib dan benar serta melakukan pelaporan pajak secara tepat waktu.
“Mari kita lakukan pemungutan pajak dengan lebih baik lagi di tahun 2025, agar penerimaan pajak yang kita terima lebih besar dan dapat mendukung berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sosialisasi aplikasi perpajakan yang digelar oleh BPPKAD Kabupaten Probolinggo ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pengelolaan pajak daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi Coretax dan pelaporan pajak, diharapkan para bendahara dan operator pajak dapat mendukung tercapainya target penerimaan pajak yang optimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Reporter : Sayful
Narasumber : Kominfo Kab.
