BPKP Jawa Timur Gelar Entry Meeting Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran 2025 Di Kota Probolinggo
Probolinggo, Radarpatroli
Pada siang hari yang cerah, Selasa (18/2), ruang transit kantor Pemerintah Kota Probolinggo menjadi saksi pertemuan penting. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur mengadakan entry meeting untuk mengevaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025. Penjabat Wali Kota, M. Taufik Kurniawan, dengan hangat menyambut kedatangan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Abul Chair, beserta rombongan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat Pemkot Probolinggo, termasuk Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wawan Soegiyantono, Asisten Pembangunan Madihah, Asisten Administrasi Umum Retno Fadjar Winarti, Inspektur Puji Prastowo, Kepala Bappeda Litbang Diah Sajekti Widowati Sigit, dan Kepala BPPKAD Ratri Dian Sulistyawati.
“Selamat datang kami ucapkan. Kehadiran BPKP Provinsi Jawa Timur menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami. Ini menjadi momen introspeksi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik di Kota Probolinggo,” ujar Taufik Kurniawan dengan senyum hangat.
Beliau berharap evaluasi ini dapat menjadi landasan penting bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam menyusun APBD yang sesuai, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam perencanaan serta penganggaran di masa mendatang.
Abul Chair menjelaskan bahwa tujuan utama dari entry meeting ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan penganggaran tahun 2025. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang optimal. BPKP berkomitmen mendukung upaya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama yang erat.
“Secara informal, kami telah berkoordinasi melalui surat sebelumnya untuk permintaan data dan pemberitahuan. Proses ini masih berjalan, dan kami hadir di sini untuk melakukan evaluasi serta koordinasi langsung,” jelas Abul Chair dengan nada tegas.
Evaluasi ini akan fokus pada beberapa sektor, antara lain penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Selain mengidentifikasi alokasi anggaran yang berpotensi tidak efektif, evaluasi ini juga bertujuan memetakan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran.
Abul Chair juga menyampaikan pesan dari pimpinan BPKP agar evaluasi ini dipersiapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Februari 2025 menjadi momen penting dengan pelantikan kepala daerah baru di berbagai wilayah. Setiap daerah akan memasuki siklus baru perencanaan pembangunan yang harus disusun dengan lebih akuntabel dan efektif. Keterbatasan fiskal daerah menunjukkan bahwa kemampuan mengelola dan mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal, sehingga pendanaan pembangunan masih banyak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, prioritisasi belanja menjadi aspek penting yang perlu dievaluasi.
“Sampai saat ini, stabilitas di Kota Probolinggo kami rasa masih terjaga. Pengelolaan keuangan harus diatur secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepatutan. Insya Allah, Kota Probolinggo relatif masih dalam batas pengelolaan yang baik,” tegasnya dengan penuh keyakinan.
Ia menekankan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus segera disusun dan diselaraskan dengan visi kepala daerah terpilih serta target pembangunan nasional. Selain itu, dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan perencanaan dan penganggaran tahun 2025 di Kota Probolinggo berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Dengan kerjasama antara BPKP dan pemerintah daerah, diharapkan pembangunan di Kota Probolinggo dapat mencapai hasil yang optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Reporter : Sayful
Narasumber : Kominfo Kota
