Survei Dan Verifikasi Infrastruktur Pasca Banjir Di Kabupaten Probolinggo, Upaya Pemulihan Yang Proaktif
Probolinggo, Radarpatroli
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, bersama sejumlah instansi terkait, melakukan survei dan verifikasi atas usulan perbaikan infrastruktur pasca banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo, pada Senin (14/4/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan teknis dan administratif dalam pengajuan bantuan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Tim yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, serta Agen PB Jatim. Mereka turun langsung ke beberapa lokasi terdampak banjir untuk melakukan survei dan verifikasi. Fokus utama mereka adalah memastikan data usulan perbaikan infrastruktur yang telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan kondisi di lapangan.
Beberapa desa yang menjadi sasaran survei adalah Desa Dringu dan Desa Kedungdalem di Kecamatan Dringu, Desa Tambakrejo di Kecamatan Tongas, serta Desa Kalibuntu di Kecamatan Kraksaan. Wilayah-wilayah ini sebelumnya dilanda banjir yang menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur seperti jalan, drainase, hingga fasilitas umum lainnya.
Sebelum melakukan survei lapangan, seluruh tim berkumpul di Kantor BPBD Kabupaten Probolinggo yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo. Setelah itu, mereka menuju ke lokasi terdampak untuk memeriksa dan mencocokkan data usulan yang telah diajukan oleh Pemkab Probolinggo. Proses ini dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis, serta memverifikasi titik-titik yang diusulkan agar bantuan dana dapat segera dicairkan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi lokasi dari 13 titik usulan yang akan dibiayai oleh BTT Provinsi Jawa Timur. “Kami pastikan jalur dan titik tempat alat berat bisa masuk ke lokasi yang terdampak,” ujarnya.
Total nilai usulan perbaikan dari 13 titik lokasi yang terdampak banjir tersebut mencapai Rp10 miliar. Dana ini diharapkan dapat segera dicairkan untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Selain itu, perbaikan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana serupa pada musim penghujan mendatang, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Kami berharap semua usulan ini dapat disetujui dan masuk dalam anggaran BTT Provinsi Jawa Timur. Tujuan utamanya adalah menciptakan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman bencana banjir,” tambah Oemar.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya proaktif Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mempercepat rehabilitasi pasca bencana. Dengan memperbaiki infrastruktur yang rusak, diharapkan mobilitas masyarakat tidak terganggu, dan aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan normal. Selain itu, perbaikan infrastruktur juga menjadi kunci untuk mengurangi potensi kerusakan lebih lanjut di masa depan.
“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sistem mitigasi bencana yang lebih kuat ke depannya,” pungkas Oemar.
Pemulihan infrastruktur pasca bencana ini bukan hanya soal memperbaiki jalan atau drainase yang rusak, tetapi juga soal membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa depan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi, diharapkan Kabupaten Probolinggo akan menjadi daerah yang lebih siap dalam menghadapi segala tantangan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakatnya.
Reporter : Sayful
Narasumber : Kominfo Kab.
