Wabup Probolinggo Ra Fahmi Pimpin Rakor TKPK 2025, Fokus Pada Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan
Probolinggo, Radarpatroli
Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo, Ra Fahmi AHZ, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Probolinggo, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK Tahun 2025 yang digelar pada Rabu (23/4/2025) di ruang kerjanya, Kantor Bupati Probolinggo.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai unsur penting dalam Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta perwakilan dari sejumlah perangkat daerah seperti Inspektorat, Bapelitbangda, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perikanan, serta Dinas Pertanian.
Rapat dimulai dengan pemaparan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbangda, Roy Iskandar, yang menyampaikan kondisi terkini kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Probolinggo. Ia juga menjelaskan realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2024 serta proyeksi anggaran tahun 2025 berdasarkan strategi dan sifat penggunaannya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Ra Fahmi memaparkan bahwa angka kemiskinan reguler di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,74%, dari 17,19% pada tahun 2023 menjadi 16,45%. Dengan angka tersebut, Kabupaten Probolinggo berada di urutan ke-4 dari bawah di Jawa Timur setelah Sampang, Bangkalan, dan Sumenep.
“Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, target penurunan angka kemiskinan ditetapkan sebesar 16,00% pada 2024, 15,75% pada 2025, dan 15,50% pada 2026. Jumlah penduduk miskin juga menurun sebanyak 7.910 orang dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Ra Fahmi.
Ia juga menambahkan bahwa garis kemiskinan di tahun 2024 meningkat menjadi Rp 537.724 per bulan, naik Rp 23.450 dari tahun sebelumnya. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem turun signifikan dari 2,28% di tahun 2023 menjadi 0,59% pada 2024. “Kabupaten Probolinggo berada di peringkat 8 terbawah di Jawa Timur, masih di bawah rata-rata provinsi sebesar 0,66%,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Ra Fahmi menjelaskan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2025 sebesar Rp 309,9 miliar, yang tersebar di 15 perangkat daerah, 33 puskesmas, dan 18 kecamatan dengan 658 sub-kegiatan. Namun, karena efisiensi anggaran, jumlah tersebut direvisi menjadi Rp 297 miliar, atau berkurang Rp 12,8 miliar. Ia menekankan pentingnya optimalisasi anggaran agar lebih berdaya guna.
Ra Fahmi juga menyampaikan bahwa BPS Kabupaten Probolinggo tengah melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Februari 2025, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran rumah tangga di 24 kecamatan dan 83 desa. “Hasil dari Susenas ini akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan ke depan,” tegasnya.
Sebagai Ketua TKPK, Wabup Ra Fahmi mengingatkan perangkat daerah agar mengoptimalkan fungsi TKPK sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, dan menyusun program yang konkret, sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat. Ia juga meminta agar ke depan dilakukan pemetaan kondisi kesejahteraan penduduk per desa berbasis data By Name By Address (BNBA) untuk memfokuskan intervensi program secara lebih efektif.
“Harapannya, pendekatan program pengentasan kemiskinan bisa dilakukan secara spesifik di tingkat desa, agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin,” pungkasnya.
Reporter : Sayful
Narasumber : Kominfo Kab.
