BBPMP Jatim Gelar Kegiatan Koordinasi Dalam Identifikasi Verifikasi Dan Validasi Data ATS TA 2025
LUMAJANG, RADARPATROLI – Mulai tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2025, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Koordinasi dalam Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam menurunkan angka ATS dan mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur.
Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kebijakan dan instansi terkait, antara lain Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Dinas Pemerintahan Daerah, Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), serta Kementerian Agama dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi, menguatkan koordinasi lintas sektor, dan menyusun langkah-langkah konkret dalam proses identifikasi, verifikasi, serta validasi data ATS agar lebih akurat dan berdaya guna. Dengan validasi data yang terintegrasi, diharapkan kebijakan dan program intervensi dapat lebih tepat sasaran, khususnya dalam hal penarikan kembali anak-anak yang putus sekolah ke dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal.
Dalam kegiatan ini, Kementerian Agama Kabupaten Lumajang diwakili oleh Edi Nanang Sofyan Hadi, S.Ag., M.Pd., selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Pendma). Kehadiran beliau menegaskan komitmen Kemenag Lumajang dalam mendukung program penanganan ATS melalui pendekatan berbasis madrasah, pendidikan kesetaraan, dan penguatan kolaborasi dengan stakeholder pendidikan lainnya.
Edi Nanang Sofyan Hadi juga menyampaikan pentingnya sinergi data antara Kementerian Agama dan Kemendikbudristek, agar tidak terjadi duplikasi maupun kekosongan data pada kelompok sasaran. “Kami di madrasah memiliki peran strategis dalam menjangkau anak-anak yang tidak terlayani pendidikan formal, terutama di daerah pedesaan dan kantong-kantong minoritas pendidikan”, ungkapnya, Sabtu (02/08/2025).
Kegiatan ini diakhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) oleh masing-masing daerah, termasuk integrasi sistem pelaporan berbasis digital serta pembentukan tim koordinasi di tingkat kabupaten/kota. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini akan memperkuat ekosistem pendidikan inklusif yang mampu menjangkau semua anak bangsa tanpa terkecuali. (Dalin)
