DPP LSM LIHAT Tegaskan Akan Kawal Ketat Proyek Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Probolinggo Senilai Rp 3,92 Miliar
Probolinggo, Radarpatroli
DPP LSM LIHAT menyatakan sikap tegas untuk mengawal secara ketat pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Inspektorat (Lanjutan) Kota Probolinggo yang bernilai Rp 3.920.000.000,00. Proyek yang berlokasi di Jl. Mastrip Kota Probolinggo ini dibiayai dari APBD (DAU) Tahun 2025 dengan waktu pelaksanaan 154 hari kalender, mulai 22 Juli 2025 hingga 22 Desember 2025.
Dalam kontrak tertanggal 22 Juli 2025, pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. Tujuh April sebagai kontraktor pelaksana dan diawasi oleh CV. Catra Surya Presisi sebagai konsultan pengawas.
Ketua Umum DPP LSM LIHAT, Agus Sugianto, menegaskan bahwa lembaganya akan melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan proyek tersebut berjalan sesuai mekanisme, peraturan perundang-undangan, dan spesifikasi teknis yang berlaku.
“Anggaran sebesar ini tidak boleh main-main. Kami akan mengawal hingga tuntas. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, mark-up, atau pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, kami akan melaporkannya langsung ke Kejaksaan Agung RI dan KPK,” ujar Agus Sugianto.
Lebih lanjut, Agus menekankan pentingnya pengawasan melekat oleh Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar setiap tahapan pekerjaan memiliki mutu yang sesuai standar. Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara dapat dijerat hukum sesuai UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
DPP LSM LIHAT juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya proyek ini demi mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan hasilnya benar-benar bermanfaat bagi publik.
“Kami tidak ingin proyek ini menjadi catatan kelam. Pembangunan harus bersih, transparan, dan tepat sasaran,” tutup Agus.
Dengan sikap ini, DPP LSM LIHAT menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal penggunaan uang rakyat di Kota Probolinggo, khususnya pada proyek strategis yang menyangkut fasilitas vital pemerintahan.
(Tim)
