Wali Kota Aminuddin Ucapkan Selamat Kepada Pengurus Baru MUI Kota Probolinggo

Probolinggo, Radarpatroli 

Penguatan peran ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama kembali ditegaskan melalui pengukuhan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo masa khidmat 2025–2030, Sabtu (15/2). Agenda yang dirangkai dengan ta’aruf dan rapat kerja ini menjadi langkah awal MUI untuk menyusun program strategis lima tahun ke depan dalam merespons tantangan umat di era modern.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo resmi mengukuhkan kepengurusan baru yang digelar di Aula MAN 2 Probolinggo. Kegiatan ini menjadi momentum strategis penguatan peran ulama dalam membangun kehidupan keagamaan yang moderat, inklusif, dan responsif terhadap dinamika zaman.

Acara tersebut dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, jajaran Forkopimda, pengurus MUI Provinsi Jawa Timur, serta ratusan undangan dari berbagai elemen masyarakat. Pengukuhan ini tidak sekadar seremoni, melainkan juga konsolidasi organisasi dalam menyusun arah kebijakan dan program kerja lima tahun ke depan.

Ketua Panitia Ahmad Hudri menegaskan bahwa setiap momentum kegiatan MUI diupayakan semakin berkualitas, baik dari sisi substansi maupun tata kelola organisasi.

“Musda kemarin bukan hanya memilih kepengurusan, tetapi juga merumuskan arah kebijakan organisasi. Rapat kerja hari ini menjadi forum untuk menerjemahkan hasil Musda ke dalam program konkret lima tahun ke depan,” jelasnya.

Hudri menyebut jumlah pengurus periode ini mencapai 168 orang, meningkat signifikan dibanding periode sebelumnya. Penambahan tersebut bukan sekadar kuantitas, melainkan penegasan atas besarnya tanggung jawab yang harus dijalankan MUI dalam menjawab tantangan umat.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan hibah dari Pemerintah Kota Probolinggo yang pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp 278 juta.

Ketua MUI Kota Probolinggo, Muhammad Sulthon, menegaskan bahwa pengukuhan bukan akhir dari proses organisasi, melainkan titik awal kerja nyata yang harus segera diwujudkan dalam program-program konkret.

“Banyak organisasi setelah dikukuhkan kemudian pasif. Kami berharap tidak demikian. Apalagi menjelang Ramadan, ini adalah momentum start yang baik untuk menunjukkan kinerja. Ramadan bukan waktu untuk berdiam diri, tetapi untuk bergerak,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa MUI harus hadir di tengah masyarakat sebagai pengayom umat sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga ketenteraman sosial dan moral keagamaan.

Menariknya, kepengurusan MUI periode 2025–2030 juga menunjukkan penguatan peran perempuan. Tercatat sebanyak 20 orang perempuan tergabung dalam Komisi Perempuan, sebuah langkah progresif dalam merespons isu-isu keumatan yang bersentuhan langsung dengan keluarga, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan.

“Keterlibatan perempuan bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian penting dari strategi penguatan organisasi. Banyak persoalan umat, khususnya terkait keluarga, pendidikan anak, dan ketahanan moral, membutuhkan perspektif dan peran aktif kaum perempuan,” ungkap Sulthon.

Ia juga menegaskan prinsip independensi organisasi MUI yang harus berdiri di atas nilai-nilai syariat dan kepentingan umat, tanpa terkooptasi kepentingan politik atau tekanan eksternal.

Sementara itu, Sekretaris MUI Provinsi Jawa Timur, M. Hasan Ubaidilah, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi utama dalam menjalankan fungsi keulamaan secara optimal.

Salah satu aspek krusial yang disoroti adalah kebutuhan kantor permanen sebagai simbol eksistensi dan kemandirian organisasi.

“Saya berharap MUI Kota Probolinggo ke depan memiliki kantor permanen yang representatif. Ini bukan semata soal bangunan fisik, tetapi tentang penguatan marwah dan kemandirian kelembagaan ulama,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan kolaboratif.

“Hubungan antara ulama dan umara harus terus kita jaga. Pemerintah Kota Probolinggo terbuka bagi semua, dan sinergi dengan MUI adalah bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial serta membangun karakter masyarakat,” ujarnya.

Ia memastikan dukungan pemerintah terhadap MUI, termasuk hibah daerah sebesar Rp 278 juta yang akan diupayakan peningkatannya sesuai kemampuan fiskal daerah.

Lebih jauh, Wali Kota menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika global. Tantangan sosial keagamaan kini bergerak sangat cepat dan tidak lagi mengenal batas wilayah.

“Ke depan tidak cukup hanya bersikap responsif. Kita harus real time. Pemerintah kota telah membangun sistem dashboard untuk memonitor program dan anggaran secara digital. Saya berharap MUI juga dapat mengembangkan sistem serupa agar respons terhadap persoalan umat lebih cepat dan terukur,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota Probolinggo mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MUI Kota Probolinggo masa khidmat 2025–2030 dan berharap amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan umat serta kemajuan Kota Probolinggo.

Pengukuhan ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi MUI Kota Probolinggo untuk semakin aktif menjalankan peran keulamaan, membangun kehidupan masyarakat religius yang harmonis, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan zaman.

Reporter : Sayful

Sumber Berita : Kominfo Kota