Ryadlus Solihin Dorong Diskusi Publik Soal Kebijakan Pendidikan Kota Probolinggo
Probolinggo, Radarpatroli.com
Audiensi antara DPRD Kota Probolinggo dan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Probolinggo yang digelar di Ruang Kerja Komisi III DPRD, Rabu (06/05/2026), menjadi ruang diskusi terbuka terkait persoalan pendidikan, khususnya nasib guru honorer dan guru ngaji.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Probolinggo Hj. Dwi Laksmi Syntha Kudumawardhani, Wakil Ketua I H. Abdul Mujib, Wakil Ketua II, para Ketua Komisi I, II, dan III, serta Ketua GP Ansor Kota Probolinggo Salamul Huda bersama anggota Ansor.
Dalam penyampaiannya, Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ryadlus Solihin Firdaus, menekankan pentingnya membuka ruang diskusi publik dalam setiap kebijakan daerah, tidak hanya terbatas pada kalangan elit.
“Ide-ide dan diskusi kebijakan seharusnya menjadi konsumsi publik, bukan hanya di tingkat elit. Kami berterima kasih kepada GP Ansor yang telah melakukan audiensi sebagai bagian dari upaya tabayyun untuk mendapatkan penjelasan yang utuh,” ujarnya.
Ryadlus juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang menurutnya sedang tidak dalam kondisi ideal. Ia menyebut keterbatasan anggaran menjadi persoalan bersama yang perlu dipahami seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan.
“Kota Probolinggo ini tidak punya banyak uang, anggarannya sangat kritis. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi PR kita bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan terkait dana BOSDA dan bantuan pendidikan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berangkat dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemberian hibah berulang kepada lembaga yang sama setiap tahun.
“Ada temuan BPK yang menyatakan bahwa hibah tidak boleh diberikan berulang setiap tahun kepada lembaga yang sama. Dari situ, kebijakan BOSDA dievaluasi total. Bantuan hanya bisa diberikan kepada lembaga berbadan hukum, seperti yayasan, bukan langsung ke TPQ,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi tersebut mendorong banyak lembaga pendidikan untuk melakukan penyesuaian administratif agar memenuhi syarat menerima bantuan pemerintah.
Selain itu, Ryadlus menyoroti ketimpangan data penerima honor guru ngaji yang terjadi sebelumnya. Ia menilai, distribusi yang tidak merata menjadi salah satu alasan dilakukannya evaluasi dan restrukturisasi sistem.
“Ada TPQ dengan 20 santri tapi mendapat 5 hingga 6 guru honor, sementara yang santrinya 100 hingga 200 hanya mendapat dua atau tiga. Ini yang kita benahi. Bukan menghapus, tapi memperbaiki sistem agar lebih adil,” tegasnya.
Menurutnya, penyesuaian nominal honor yang terjadi saat ini merupakan bagian dari upaya pemerataan agar lebih banyak guru dapat merasakan manfaat, meski dengan nilai yang lebih kecil dibanding sebelumnya.
“Kalau sekarang nominalnya lebih kecil, itu karena ada upaya pemerataan. Jangan sampai ada yang banyak menerima, sementara yang lain tidak dapat sama sekali,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, tetap mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah, khususnya terkait besaran insentif guru ngaji yang dinilai tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya.
Ia juga menyoroti perbandingan anggaran di sektor lain yang dinilai lebih mudah terealisasi, seperti honor RT/RW, dibandingkan dengan kesejahteraan guru ngaji.
“Kalau sistemnya salah, seharusnya diperbaiki, bukan justru dikurangi. Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah tidak berpihak pada pendidikan keagamaan,” tegasnya.
Audiensi tersebut berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan yang disampaikan kedua belah pihak. Diharapkan, forum ini dapat menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan guru di Kota Probolinggo.
Penulis : Sayful
Editor : Yuris
