Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto Tekankan Pengawasan Ketat Distribusi BBM dan LPG Bersubsidi
Probolinggo, Radarpatroli.com
Ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM serta LPG bersubsidi menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pemkab bersama sejumlah pihak terkait memperkuat koordinasi dan pengawasan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, harga tetap terkendali, serta penyaluran subsidi tidak keluar dari ketentuan yang berlaku.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Pembahasan Tata Kelola BBM dan LPG Bersubsidi yang digelar Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Probolinggo di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Rabu (23/9/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan, forum tersebut menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk mengurai berbagai persoalan yang dapat memengaruhi ketersediaan maupun kelancaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Kabupaten Probolinggo.
“Kegiatan rapat yang dilakukan ini adalah untuk membahas faktor apa saja yang menjadikan kendala terhadap BBM dan LPG bersubsidi di Kabupaten Probolinggo. Melalui rapat inilah nantinya akan mendapatkan hasil dan solusi yang baik terhadap permasalahan BBM dan LPG bersubsidi di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.
Menurut Ugas, pemerintah daerah membutuhkan laporan serta penjelasan dari seluruh pihak yang terlibat dalam tata kelola dan distribusi BBM maupun LPG bersubsidi. Informasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami membutuhkan laporan atau penjelasan dari peserta yang hadir saat ini, agar nantinya muncul kejelasan pada permasalahan-permasalahan yang kini telah dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap hasil pembahasan dalam HLM tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola sekaligus memastikan ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi. Selain itu, stabilitas harga di tingkat konsumen juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sekda Ugas juga meminta PT Pertamina memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait kondisi pasokan, kuota penyaluran hingga berbagai kendala teknis yang terjadi di lapangan.
“Kami meminta kepada PT Pertamina dan penyalur untuk memastikan kuota BBM subsidi dan non subsidi terpenuhi secara profesional tanpa hambatan dalam distribusinya,” harapnya.
Selain memastikan ketersediaan pasokan, Pemkab Probolinggo menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi. Pengawasan tersebut diperlukan agar tata kelola berjalan sesuai ketentuan dan subsidi tidak disalahgunakan maupun salah sasaran.
“Harus dilakukan pengawasan yang ketat pada pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi agar nantinya benar-benar tepat sasaran. Dengan jalinan pasokan dan distribusi harus terjaga dan sesuai dengan aturan, sehingga masyarakat merasa nyaman dan tidak mengalami permasalahan kedepannya,” ungkap Ugas.
Dalam HLM tersebut, pemerintah daerah juga membagi tugas pengawasan kepada sejumlah perangkat daerah sesuai dengan bidang masing-masing.
DKUPP Kabupaten Probolinggo bersama tim pengawas diarahkan melakukan pemantauan dan operasi pasar secara berkala untuk memastikan ketersediaan serta harga BBM dan LPG tetap terkendali. Pengawasan juga menyasar akses pelaku UMKM agar penggunaan BBM dan LPG bersubsidi sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Dinas Pertanian (Diperta) mendapat tugas memastikan kelancaran alokasi solar bersubsidi bagi petani maupun kelompok tani. Alokasi tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan alat dan mesin pertanian melalui mekanisme koordinasi yang sesuai.
Dinas Perikanan (Diskan) juga diminta memastikan akses BBM bersubsidi bagi masyarakat yang bergerak di sektor perikanan dapat berjalan tanpa kendala.
Sedangkan Dinas Perhubungan (Dishub) diarahkan memastikan akses BBM bagi armada transportasi publik maupun pengusaha angkutan wisata, terutama kendaraan yang melayani kawasan wisata Bromo.
Dari sisi pengawasan hukum, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Probolinggo Mohammad Anggidigdo menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi.
Menurutnya, subsidi tersebut diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang memenuhi ketentuan, di antaranya pelaku UMKM, masyarakat kurang mampu, sarana transportasi sosial seperti ambulans serta sarana transportasi kebersihan.
Kajari juga meminta adanya perbaikan dalam tata kelola penyaluran BBM bersubsidi dengan tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan barcode pada aplikasi MyPertamina oleh pihak yang tidak sesuai dengan peruntukan.
“Tidak tepat sasaran karena mengambil jatah daripada UMKM dan masyarakat miskin,” kata Anggidigdo.
Ia berharap pengawasan terhadap sistem dan aplikasi MyPertamina dapat diperketat sehingga mekanisme penyaluran BBM bersubsidi benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya berharap bagi PT Pertamina untuk menjaga aplikasi MyPertamina dengan ketat sesuai dengan aturan yang ada, sehingga penyaluran BBM bersubsidi itu nantinya sesuai peruntukannya atau tepat sasaran yaitu masyarakat miskin dan tidaklah jatuh pada orang-orang yang mampu,” harapnya.
Melalui HLM tersebut, Pemkab Probolinggo berharap koordinasi lintas sektor dapat semakin diperkuat. Dengan pengawasan yang dilakukan secara bersama, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, stabilitas harga dan ketepatan sasaran subsidi diharapkan dapat terus terjaga.
Kegiatan tersebut melibatkan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo, Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820 Probolinggo, PT Pertamina Jember, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, tim investigasi dan pengembangan energi, perangkat daerah serta sejumlah asosiasi di Kabupaten Probolinggo.
Reporter : Sayful
Sumber Berita : Kominfo Kab.
