Fraksi Golkar Masda Putri Amelia Dorong Pemerataan Infrastruktur Dalam APBD Kota Probolinggo 2027

Probolinggo, Radarpatroli.com

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Probolinggo memberikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027. Pemandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Senin (5/10/2026), di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Masda Putri Amelia, S.IP., MA., menegaskan bahwa pembahasan RAPBD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD bersama pemerintah daerah dalam menyusun anggaran sekaligus melakukan pengawasan terhadap rencana kerja dan pelaksanaan anggaran.

Menurutnya, fungsi pengawasan tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran berlangsung efisien dan efektif serta meminimalisasi potensi kesalahan maupun penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam pemandangannya, Fraksi Golkar mencermati struktur pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 yang direncanakan mencapai sekitar Rp965,62 miliar. Fraksi Golkar menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena struktur pendapatan masih cukup bergantung pada dana transfer.

Fraksi Golkar mendorong strategi peningkatan PAD dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Upaya tersebut, antara lain melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi aset daerah serta penguatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Peningkatan PAD tidak boleh hanya berorientasi pada kenaikan target, tetapi harus didasarkan pada pemetaan potensi yang akurat,” tegas Masda Putri Amelia.

Selain pendapatan, Fraksi Golkar juga menyoroti belanja daerah yang dalam RAPBD 2027 direncanakan mencapai sekitar Rp1,022 triliun. Dengan adanya defisit sekitar Rp57,5 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dari SiLPA, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memastikan setiap belanja benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Fraksi Golkar, keterbatasan ruang fiskal, tingginya belanja wajib dan mengikat, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan skala prioritas.

Belanja daerah diharapkan lebih diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara pengeluaran yang bersifat administratif dan rutin perlu terus dievaluasi agar tidak mempersempit ruang fiskal untuk pelayanan dasar dan pembangunan.

Di sektor infrastruktur, Fraksi Golkar meminta agar pembangunan tidak sekadar mengejar penyelesaian proyek fisik. Aspek kualitas, keberlanjutan dan pemerataan manfaat juga harus menjadi pertimbangan utama.

Kebutuhan masyarakat terhadap jalan, drainase, sanitasi, air minum hingga penataan kawasan permukiman dinilai perlu menjadi bagian penting dalam penentuan prioritas pembangunan.

“Perencanaan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, kondisi lapangan dan tingkat urgensi,” ujar Masda.

Sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian Fraksi Golkar. Dalam RAPBD 2027, alokasi anggaran pendidikan direncanakan sekitar Rp187,67 miliar. Fraksi Golkar meminta besarnya anggaran tersebut diikuti peningkatan kualitas layanan secara nyata.

Peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan kualitas pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah serta akses pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas dinilai harus menjadi sasaran utama.

Fraksi Golkar juga mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menggunakan SiLPA. Dalam RAPBD 2027, penerimaan pembiayaan dari SiLPA diproyeksikan sekitar Rp67,855 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp10,085 miliar sehingga menghasilkan pembiayaan netto sekitar Rp57,5 miliar.

Karena SiLPA tahun berjalan belum dapat diketahui secara pasti, Fraksi Golkar meminta perhitungannya dilakukan secara realistis dan didukung proyeksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak hanya memberikan pandangan, Fraksi Golkar juga menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Pemerintah Kota Probolinggo. Salah satunya terkait target PAD 2027 sebesar sekitar Rp306,59 miliar.

Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai strategi konkret pemerintah dalam mencapai target tersebut, termasuk optimalisasi aset daerah seperti Plaza Probolinggo, penerimaan retribusi parkir serta rencana digitalisasi pengelolaan parkir.

Fraksi Golkar juga mempertanyakan langkah pemerintah dalam mengintegrasikan data wajib pajak, objek pajak, perizinan dan transaksi usaha. Digitalisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mampu mencegah kebocoran pendapatan.

Selain itu, pemerintah diminta menjelaskan strategi mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang belum produktif serta meningkatkan kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan agar mampu menjadi sumber PAD berkelanjutan.

Terkait ketergantungan terhadap dana transfer, Fraksi Golkar meminta pemerintah menyusun strategi jangka menengah untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Probolinggo.

Pada sisi belanja, Fraksi Golkar mempertanyakan bagaimana pemerintah memastikan anggaran sekitar Rp1,022 triliun benar-benar berorientasi pada hasil dan tidak hanya terserap untuk memenuhi kebutuhan rutin perangkat daerah.

Persoalan pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta menjelaskan indikator dan mekanisme penentuan prioritas pembangunan agar kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kota Probolinggo dapat terakomodasi secara proporsional.

Di bidang pendidikan, Fraksi Golkar meminta sasaran terukur dari alokasi sekitar Rp187,67 miliar, khususnya terkait peningkatan mutu pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah serta penanganan anak yang berisiko putus sekolah.

Sementara di bidang kesehatan, pemerintah diminta memastikan alokasi anggaran yang tersebar pada Dinas Kesehatan dan rumah sakit daerah benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan, pemerataan akses serta efisiensi pengelolaan anggaran.

Fraksi Golkar juga menyoroti pengendalian belanja pegawai dan belanja rutin agar tidak semakin mempersempit ruang fiskal pembangunan dan pelayanan publik.

Masda Putri Amelia menegaskan, kualitas APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari keberhasilan program tersebut dilaksanakan secara tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Fraksi Golkar berharap seluruh pertanyaan dan masukan yang disampaikan dapat dijawab secara jelas dan komprehensif oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebagai bahan pendalaman pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

“Setiap alokasi anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, setiap program harus memiliki manfaat yang terukur, dan setiap kebijakan pembangunan harus berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo,” tegas Masda Putri Amelia.

Penulis : Sayful

   Editor : Yuris